JurnalPatroliNews – Jakarta – Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR, menegaskan kepada pemerintah mengenai potensi dampak ekonomi yang serius jika kesejahteraan kelas menengah terus diabaikan.
Menurut politikus dari PDI Perjuangan tersebut, krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1998 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakstabilan kelas menengah dapat memicu krisis ekonomi besar. Ia mengingatkan bahwa bukan hanya kelas atas atau kelas bawah yang harus mendapat perhatian, melainkan juga kelas menengah yang sering kali terabaikan dalam kebijakan fiskal.
“Kelas menengah juga perlu diurus, karena kalau enggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga,” kata Dolfie saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait RAPBN 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
“Tahun ’98 kan karena kelas menengahnya yang terganggu bukan karena kelas atas dan kelas bawah, tapi karena kelas menengahnya terganggu dengan adanya krisis ekonomi. Itu mungkin ke depan pak menteri dan bu menteri,” tegasnya.
Dolfie menyoroti bahwa kebijakan fiskal saat ini cenderung lebih banyak memberikan insentif kepada kelas atas, sementara kelas menengah kurang mendapat perhatian yang memadai. Dia meminta agar pemerintah lebih jelas dalam mengalokasikan anggaran dan menunjukkan keberpihakannya pada semua lapisan masyarakat.
Komentar