JurnalPatroliNews – Bali – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya pendataan lengkap dari Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) sebagai basis perumusan program dan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Untuk itu KemenKopUKM mengembangkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) yang telah dimulai pada 2021. Melalui SIDT-KUMKM ini diharapkan akurasi data sebaran dan karakteristik koperasi dan UMKM nasional dapat termonitor secara berkala sehingga memudahkan stakeholder terkait dalam menyusun program lanjutan yang sesuai kebutuhan.
“Kita ingin ke depan program pengembangan UMKM tepat sasaran menggunakan data atau berbasis data,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemanfaatan Data KUMKM di Bali, Selasa (03/09).
Untuk progres pengembangan SIDT- KUMKM saat ini menurut lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 7,17 juta UMKM atau 53,53 persen. Kemudian diikuti oleh sektor/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, dan selebihnya 11,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya.
Sedangkan dari sisi sebaran UMKM menunjukkan 73,50 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak 6,19 juta UMKM berlokasi di Pulau Jawa atau 46,20 persen dan 3,6 juta UMKM berlokasi di Pulau Sumatera atau sebesar 27,30 persen. Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak di Pulau Sulawesi sebanyak 11,66 persen.
Menteri Teten mendorong agar pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang membidangi KUMKM terus melakukan update secara berkala terkait kondisi riil KUMKM di wilayah kerjanya. Untuk itu Menteri Teten berharap para pejabat daerah untuk aktif melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna mengetahui secara riil kondisi KUMKM.
“Gunakan data yang sudah ada ini untuk menyusun perencanaan program yang lebih presisi. Lalu Bapak Ibu perlu sering turun ke lapangan untuk mendengarkan, melihat KUMKM mana yang berpotensi untuk dipush dan mana UMKM yang bersifat survival,” kata Menteri Teten Masduki.
Komentar