JurnalPatroliNews – Seoul – Presiden sementara Korea Selatan, Han Duck-soo, mengambil langkah strategis pada Minggu untuk menenangkan pasar keuangan dan meyakinkan sekutu internasional setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena upaya pemberlakuan keadaan darurat militer.
Han melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden AS Joe Biden, di mana Biden menegaskan bahwa aliansi AS-Korea Selatan tetap kuat. Gedung Putih menyatakan apresiasi terhadap ketahanan demokrasi Korea Selatan di tengah krisis ini.
“Korea Selatan akan melanjutkan kebijakan luar negeri dan keamanan tanpa gangguan untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS tetap kokoh,” ujar Han melalui pernyataan resminya, seperti dikutip REUTERS, Minggu (15/12/24).
Dalam upaya menjaga stabilitas, partai oposisi utama, Demokrat, memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya pemecatan Han sebagai presiden sementara, meskipun ia terlibat dalam keputusan keadaan darurat militer yang dibuat Yoon pada 3 Desember. Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyatakan langkah tersebut diambil untuk mencegah kebingungan lebih lanjut dalam pemerintahan nasional.
Di tengah penyelidikan terhadap Yoon, jaksa Korea Selatan berjanji akan memanggilnya kembali setelah ia absen dalam panggilan pertama. Yoon menghadapi tuduhan serius, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Han juga bertindak cepat dengan mengadakan rapat kabinet dan Dewan Keamanan Nasional. Ia berbicara dengan komandan Angkatan Bersenjata AS di Korea, menyampaikan kekhawatiran tentang potensi provokasi militer Korea Utara, seperti peluncuran rudal balistik atau serangan siber.
Di sisi lain, demonstrasi besar-besaran terjadi di luar Majelis Nasional, di mana sekitar 200.000 orang menuntut pengunduran diri Yoon, sementara kelompok pendukungnya menggelar aksi di pusat kota Seoul.
Dampak Ekonomi dan Stabilitas Politik
Pasar saham Korea Selatan menunjukkan pemulihan, namun krisis politik ini tetap menimbulkan kekhawatiran. Pemerintah mengisyaratkan perlunya langkah-langkah ekonomi tambahan untuk mendukung sektor usaha kecil dan mencegah kekurangan energi.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan nasib Yoon. Jika ia diberhentikan secara permanen, pemilu presiden harus dilaksanakan dalam 60 hari, meninggalkan Korea Selatan dalam periode ketidakpastian politik dan ekonomi.
Komentar