JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petinggi perusahaan tersebut.
“Kami akan melakukan kajian mendalam terhadap Pertamina. Langkah-langkah perbaikan akan segera kami rumuskan agar masalah seperti ini tidak terulang,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Erick, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), guna mencari solusi yang efektif.
“Kami tengah menyatukan langkah antara kementerian dan lembaga terkait, supaya ada kebijakan yang jelas dan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Evaluasi Struktur Pertamina dan Wacana Merger
Sebagai bagian dari reformasi besar, Erick mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan opsi restrukturisasi di tubuh Pertamina. Salah satu yang dikaji adalah kemungkinan merger beberapa anak perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam bisnis energi nasional.
“Kami sedang memetakan efisiensi dalam struktur Pertamina, baik di holding maupun sub-holding. Ada kemungkinan beberapa unit usaha perlu digabung agar sistemnya lebih tertata dan mengurangi potensi penyalahgunaan,” tegasnya.
Keuangan Pertamina Membaik, Jangan Generalisasi Kasus Korupsi
Erick juga menyoroti bahwa kondisi keuangan Pertamina saat ini lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung menggeneralisasi seluruh perusahaan sebagai buruk akibat kasus ini.
“Pertamina punya peran penting dalam menjalankan tugas negara. Jangan sampai karena ulah segelintir orang, seluruh perusahaan dianggap negatif,” tambahnya.
Pemerintah Perketat Pengawasan, Bantah Kecolongan
Menanggapi dugaan bahwa pemerintah kecolongan dalam kasus ini, Erick membantah dengan tegas. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, sistem pengawasan dan transparansi di BUMN terus diperbaiki.
“Kami telah melakukan banyak pembenahan, termasuk sistem laporan keuangan yang kini lebih transparan. Pemerintah juga aktif melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh yang akan segera dilakukan, pemerintah berharap reformasi di Pertamina bisa berjalan efektif guna mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
Komentar