JurnalPatroliNews – Jakarta – Drama politik Korea Selatan mencapai puncaknya pada Jumat, 4 April 2025, ketika Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan bersejarah: Presiden Yoon Suk-Yeol resmi diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar konstitusi saat memberlakukan status darurat militer di akhir tahun lalu.
Keputusan ini diambil secara aklamasi oleh delapan hakim konstitusi, yang menilai Yoon telah bertindak melampaui batas hukum, termasuk memerintahkan pengerahan militer dan kepolisian untuk menekan lembaga legislatif.
“Langkah Presiden tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga membahayakan prinsip dasar demokrasi. Mobilisasi aparat untuk menghalangi kinerja parlemen merupakan pelanggaran serius,” ujar Ketua Sementara Mahkamah, Moon Hyung-bae, dalam sidang yang ditayangkan langsung secara nasional.
Moon menegaskan bahwa mencopot Yoon dari kursi kepresidenan adalah pilihan terbaik demi menjaga integritas hukum dan konstitusi Korea Selatan. Ia menyebut keputusan ini sebagai langkah pemulihan terhadap tatanan demokrasi yang terguncang.
Putusan tersebut langsung mengguncang publik. Di pusat kota Seoul, ribuan warga turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya kepemimpinan Yoon. Sementara itu, para pendukungnya berkumpul di sekitar kediaman resmi, menggelar aksi solidaritas, bahkan menolak pengganti Yoon.
Salah satu demonstran pro-Yoon dengan lantang menyatakan, “Siapa pun yang mendukung keputusan ini adalah lawan kami. Kami tidak akan tinggal diam!”
Perdana Menteri Ambil Alih Sementara, Pemilu Digelar Dua Bulan Lagi
Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjalankan fungsi kepala negara sementara. Dalam pidatonya, ia berjanji untuk mengawal transisi kekuasaan dengan damai serta menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu dua bulan ke depan, sesuai konstitusi.
“Kami berkomitmen menjaga kestabilan nasional dan demokrasi konstitusional,” ucap Han di depan kamera televisi nasional.
Oposisi Merayakan, Krisis Politik Masih Membayangi
Kubu oposisi menyambut gembira keputusan Mahkamah. Kandidat terkuat dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyebut momen ini sebagai “revolusi cahaya”—simbol dari kemenangan rakyat atas kekuasaan yang menyimpang.
“Rakyat telah membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari senjata dan tank. Kebenaran telah menang,” kata Lee dalam pidato kemenangannya.
Meski demikian, banyak pengamat menilai suasana politik Korea Selatan tetap akan memanas. Polaritas dan ketegangan antar kubu bisa berdampak pada hubungan eksternal, termasuk dengan Amerika Serikat dan Korea Utara.
Yoon sebelumnya memicu kehebohan nasional setelah mendadak mengaktifkan status darurat militer pada Desember 2024, dan mengerahkan pasukan ke berbagai titik vital, termasuk Majelis Nasional dan KPU. Dugaan upayanya untuk membatalkan proses pemungutan suara memperkuat tuduhan bahwa ia melakukan kudeta terselubung.
Bahkan, sejumlah perwira militer bersaksi bahwa mereka mendapat instruksi untuk menahan anggota parlemen. Aksi ini dinilai sebagai bagian dari usaha Yoon melindungi istrinya, Kim Keon Hee, dari skandal hukum yang menyeret nama keluarga presiden.
Kini, Yoon menghadapi tuntutan hukum yang berat—mulai dari pengkhianatan konstitusi hingga potensi hukuman mati. Ia juga mencatatkan sejarah kelam sebagai presiden pertama Korsel yang dimakzulkan saat masih menjabat.
Komentar