JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan tarif impor terbaru yang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menciptakan kekhawatiran di sektor industri Indonesia. Berbagai lini industri yang selama ini berorientasi ekspor ke pasar AS disebut-sebut terancam mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa sejumlah sektor industri strategis seperti tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman ekspor, kelapa sawit, karet, serta sebagian industri pertambangan, berpotensi terdampak serius akibat kenaikan tarif impor AS.
“Saya ulangi, industri-industri yang sangat rawan terkena imbas langsung adalah tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman ekspor, sawit, karet, dan sebagian pertambangan,” ujar Said dalam konferensi pers daring pada Sabtu, 5 April 2025.
Tak hanya itu, Said juga menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah investor asing bisa saja hengkang dari Indonesia, dan memindahkan bisnisnya ke negara-negara lain dengan beban tarif lebih ringan ke AS, seperti Bangladesh, India, atau Sri Lanka.
“Kalau tarif Indonesia tinggi, investor bisa pilih pindah ke negara yang lebih kompetitif. Akibatnya, pabrik-pabrik dalam negeri bisa tutup dan ujungnya PHK besar-besaran,” lanjutnya.
Menurut Said, ancaman badai PHK gelombang kedua bisa menghapus 50.000 lapangan kerja dalam waktu 3 bulan sejak kebijakan tarif diterapkan. Itu di luar gelombang pertama yang sudah menyebabkan 60.000 pekerja kehilangan pekerjaan antara Januari hingga Maret 2025. Bahkan, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan hak pesangon atau tunjangan hari raya (THR), termasuk dari perusahaan besar seperti Sritex.
“60 ribu buruh sudah kami catat di awal tahun. Dan banyak dari mereka belum menerima THR, padahal kita sudah buka posko pengaduan di depan perusahaan,” bebernya.
Dengan situasi yang semakin mengkhawatirkan, Said mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dan tidak tinggal diam. Ia mengusulkan pembentukan Satgas PHK nasional yang terdiri dari berbagai unsur, tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, agar penanganan lebih efektif.
“Saya sudah sampaikan ini ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Harus segera ada Satgas PHK. Menaker saja tidak cukup untuk mengatasi gelombang ini. Kami siap turun ke jalan kalau PHK terus terjadi,” tegasnya.
Komentar