JurnalPatroliNews – Jakarta, 10 April 2025 – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota dalam kebijakan impor mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto. Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis untuk menghilangkan praktik percaloan yang selama ini merugikan sistem perdagangan nasional.
“Langkah Presiden untuk membuka ruang impor tanpa kuota adalah kebijakan yang patut diapresiasi. Efek positifnya bisa langsung dirasakan, terutama dalam memberantas permainan para pencari fee di balik layar,” ungkap Firnando saat diwawancara media pada Kamis, 10 April 2025.
Namun demikian, Firnando mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan kajian menyeluruh agar tidak berdampak negatif pada sektor produksi dalam negeri. Menurutnya, tidak semua komoditas bisa dibuka bebas begitu saja karena bisa berisiko mengancam keberlangsungan petani dan pelaku industri lokal.
“Perlu ada telaah khusus terhadap komoditas apa saja yang layak untuk diberikan kelonggaran impor. Karena jika sembarang dibuka, produk lokal kita bisa tergilas akibat banjir barang asing,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme alternatif yang lebih adil dan terbuka dibandingkan kuota, salah satunya melalui penerapan tarif impor. Menurutnya, sistem tarif bisa menjadi solusi jangka panjang yang transparan dan adil bagi semua pihak.
“Penetapan tarif adalah pendekatan paling masuk akal. Selain mendorong transparansi, ini juga memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas pasar domestik,” tambah Firnando.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan gagasan penghapusan kuota impor ini saat menghadiri acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025. Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan keinginan kuatnya untuk membangun sistem perdagangan yang lebih bersih dan efisien, tanpa celah untuk kepentingan oknum tertentu.
Komentar