JurnalPatroliNews – Jakarta – Inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirimkan siswa yang terlibat masalah ke barak militer mendapatkan tanggapan dari Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menekankan bahwa usulan tersebut murni berasal dari pemerintah daerah, bukan dari institusi TNI.
“Gagasan ini memiliki niat baik untuk membentuk kedisiplinan bagi para pelajar bermasalah. Namun, bantuan dari TNI hanya dapat diberikan jika tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka,” ujar TB Hasanuddin dalam pernyataan resminya pada Senin, 28 April 2025.
Ia menambahkan, keterlibatan prajurit TNI dalam program ini tidak boleh mengganggu program latihan rutin maupun aktivitas utama militer lainnya. “Kegiatan latihan dan tugas pokok TNI tetap harus berjalan normal,” tegasnya.
Mengenai metode pelatihan yang akan diterapkan di barak, TB Hasanuddin menekankan pentingnya koordinasi dengan para ahli pendidikan. Pendekatan pembinaan, menurutnya, harus tetap dalam kerangka pendidikan yang membangun, bukan menggunakan metode yang menakut-nakuti.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana untuk memulai program ini pada 2 Mei 2025. Ia bertekad membawa siswa yang terlibat dalam pergaulan bebas dan aktivitas kriminal ke lingkungan militer untuk mendapat pembinaan, berkolaborasi dengan TNI dan Polri.
“Kita tidak langsung terapkan di semua 27 kabupaten/kota. Program ini akan dimulai di daerah yang sudah siap dan memiliki tingkat kerawanan tinggi, kemudian bertahap diperluas,” kata Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Minggu 27 April 2025.
Komentar