JurnalPatroliNews – Jakarta – Pernyataan dan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang baru-baru ini ditujukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mengandung sinyal kuat penolakan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Menurut pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sejumlah poin dalam delapan tuntutan forum tersebut tampak secara eksplisit mengkritik kepemimpinan Jokowi, khususnya dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Perhatikan saja poin kedua: mereka menyatakan mendukung penuh program Prabowo, tapi memberi catatan khusus untuk tidak menyertakan proyek IKN,” kata Adi, Minggu 4 Mei 2025.
Sebagai informasi, proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan salah satu program andalan Jokowi yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. Sikap purnawirawan yang secara khusus mengecualikan dukungan terhadap IKN disebut sebagai bentuk penolakan tersirat terhadap visi Jokowi.
Tak berhenti di situ, Adi juga menyoroti desakan forum agar terjadi perombakan kabinet, terutama menyasar para menteri yang dinilai masih memiliki keterkaitan erat dengan Presiden Jokowi.
Lebih mencolok lagi, permintaan untuk mengganti posisi wakil presiden—yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi—disebut Adi sebagai indikasi bahwa kritik terhadap Jokowi kini bukan hanya menyasar kebijakan, tapi juga melebar ke lingkaran keluarganya.
“Tiga poin ini menjadi bukti nyata bahwa tekanan politik terhadap Jokowi makin mengeras, dan itu mulai terlihat jelas di ruang publik,” ujar Adi.
Ia menekankan bahwa pernyataan dari Forum Purnawirawan tidak bisa dianggap enteng, mengingat tokoh-tokoh di dalamnya memiliki pengaruh besar di ranah militer dan politik. Nama-nama seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno hingga eks Menteri Agama Fachrul Razi memberi bobot serius pada pernyataan tersebut.
“Ini bukan komentar dari orang sembarangan, mereka punya jejak pengabdian panjang di militer dan kenegaraan,” lanjutnya.
Respons cepat dari pihak Istana, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga elit partai politik terhadap pernyataan forum purnawirawan juga menandakan bahwa isu ini menyentuh wilayah yang sangat sensitif.
“Kalau Istana sampai memberikan respons, walau tak langsung dari presiden, itu berarti tekanan politik ini tidak bisa diabaikan,” ucap Adi lagi.
Ia menyimpulkan, menjelang akhir masa jabatan Jokowi, berbagai kritik dan gesekan politik yang sebelumnya terpendam mulai bermunculan secara terbuka.
“Memang bisa dimaklumi jika di pengujung masa kepemimpinan, suara-suara penolakan makin ramai terdengar,” pungkasnya.
Komentar