JurnalPatroliNews – Jakarta – Isu seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka dan memicu perdebatan di ruang publik. Menyikapi hal ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengingatkan agar permasalahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa.
Menurut Jamiluddin, meski tampak sepele, isu ini bisa menjadi alat provokasi politik jika dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
“Indonesia akan berada dalam kesedihan jika isu seperti ini malah dimanfaatkan sebagai panggung politik oleh oknum tertentu,” ujar Jamiluddin saat diwawancarai, Minggu 25 Mei 2025.
Ia menilai, psikologi massa sangat rentan dimanipulasi dalam situasi seperti ini, sehingga dapat menimbulkan gejolak yang tidak perlu. Karena itu, ia menekankan pentingnya segera menyelesaikan polemik tersebut secara tuntas dan netral.
Jamiluddin bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa baik kubu Presiden Jokowi maupun tokoh-tokoh yang mempertanyakan keabsahan ijazah, seperti Roy Suryo, sama-sama bisa terjebak dalam permainan politik yang merugikan bangsa.
“Jika tidak ditangani dengan bijak, kasus ini bisa menciptakan perpecahan serius di masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah bersama aparat hukum segera membentuk tim independen yang kredibel dan diterima oleh semua pihak untuk menyelidiki perkara ini.
“Bangsa ini tidak boleh dikacaukan hanya karena soal administratif seperti ijazah. Maka, dibutuhkan tindakan konkret dengan membentuk tim yang objektif dan transparan,” ujar Jamiluddin.
Langkah tersebut, menurutnya, akan menghindarkan publik dari narasi-narasi liar serta mencegah pihak-pihak yang ingin menangguk keuntungan politik dari isu ini.
“Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang memanfaatkan legalitas ijazah Presiden, baik untuk menjatuhkan maupun untuk memperkuat posisi politik seseorang,” pungkasnya.
Komentar