JurnalPatroliNews – Blora – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, kembali menegaskan pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai bentuk perlindungan dasar yang harus dijamin negara untuk seluruh rakyat, khususnya masyarakat kurang mampu.
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Pendopo Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (21/5/2025), Edy mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara dan merupakan pondasi bagi keadilan sosial.
“Kalau orang miskin jatuh sakit tanpa perlindungan kesehatan dari negara, mereka akan semakin terpuruk. Ini bukan sekadar soal biaya, tapi soal keberpihakan dan masa depan bangsa,” tegas Edy di hadapan para peserta sosialisasi.
Ia juga mendorong partisipasi warga yang mampu secara ekonomi untuk ikut menjadi peserta JKN mandiri, guna mendukung prinsip gotong royong yang menjadi fondasi sistem JKN.
“Jangan hanya bergantung pada PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Yang punya kemampuan finansial, tolong ikut iuran mandiri. Sistem ini harus dijaga agar semua pihak bisa terus mendapat perlindungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy menyampaikan kekhawatirannya atas menurunnya angka kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora, dari sebelumnya 98 persen pada tahun 2024 menjadi hanya sekitar 70 persen tahun ini.
“Artinya, tiga dari sepuluh warga Blora saat ini tidak memiliki perlindungan kesehatan. Kalau mereka sakit, risikonya ditanggung sendiri. Ini kondisi yang mengkhawatirkan,” ujarnya prihatin.
Menurutnya, penurunan ini terjadi karena banyak peserta dari kalangan tidak mampu yang sebelumnya dibiayai lewat PBI telah kehilangan status kepesertaan. Di sisi lain, kontribusi peserta mandiri juga menurun tajam.
Status Universal Health Coverage (UHC) yang sempat diraih Blora tahun lalu pun kini berada di ambang kehilangan. Untuk itu, Edy mendesak Pemerintah Kabupaten Blora untuk segera mengambil langkah strategis.
“Jangan sampai anggaran untuk kesehatan malah dikurangi. Justru saat seperti ini, peran APBD harus diperkuat,” kata politisi yang dikenal vokal dalam isu-isu sosial ini.
Edy juga mendorong pemerintah pusat untuk mempertahankan kuota PBI dari APBN, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.
“Sinkronisasi data melalui DTKS antara Dinas Sosial daerah dan kementerian terkait itu sangat krusial. Kalau data salah, bantuan pun bisa salah sasaran,” tutupnya.
Komentar