JurnalPatroliNews – Bogor – Pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini menyedot anggaran fantastis hingga mencapai Rp 73 miliar selama dua tahun anggaran, 2024 dan 2025. Namun, alih-alih membawa manfaat nyata, pelaksanaannya justru memicu dugaan penyimpangan serius.
Proyek PJU bertenaga surya ini dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan dipaksakan. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut pengadaan tersebut sebagai ladang subur bagi praktik kotor. “Ini bukan sekadar pemborosan. Kami menduga kuat ada upaya memperkaya diri lewat mark-up anggaran,” kata Uchok saat dikonfirmasi, JurnalPatroliNews, Minggu (29/6/2025).
Menurutnya, proyek PJU ini telah rutin digelar setiap tahun, seolah menjadi proyek langganan. Padahal, kata Uchok, masih banyak kebutuhan prioritas di Kabupaten Bogor yang justru luput dari perhatian, seperti perbaikan jalan rusak, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
Harga Lampu Diduga Digelembungkan
Tim investigasi CBA menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait harga satuan lampu dan tiang penyangga berbahan baja ringan. “Dari hasil penelusuran kami ke berbagai distributor, harga lampu seperti itu tak sampai Rp 10 juta. Bahkan dengan tiang baja ringan 7 meter, totalnya hanya sekitar Rp 13 juta. Tapi di dokumen pengadaan DPMD, harganya tercatat Rp 28 juta,” tegas Uchok.
Artinya, ada selisih harga mencapai Rp 15 juta per unit, yang mengindikasikan adanya praktik mark-up dalam pengadaan.
Perusahaan ‘Langganan’ dan Minim Transparansi
Kecurigaan makin menguat ketika diketahui bahwa sejak awal, pengadaan lampu ini selalu melibatkan dua perusahaan yang sama: PT Rivi Utama dan PT Elife Digital Ecosystem. Tidak hanya soal harga, pola pengadaan yang repetitif ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan persaingan usaha yang sehat.
Jurnal Patroli News juga melakukan verifikasi independen ke beberapa distributor lampu dengan spesifikasi serupa. Hasilnya pun menunjukkan adanya disparitas harga yang jauh dari nilai kontrak pemerintah.
DPMP Enggan Berkomentar
Sayangnya, hingga laporan ini diterbitkan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab Fiansyah, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan di kantor dinas tidak membuahkan hasil. Reynaldi terkesan menghindar, meski telah dihubungi berkali-kali.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Di tengah krisis anggaran dan kebutuhan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, proyek bernilai puluhan miliar yang sarat kejanggalan seperti ini layak mendapat perhatian khusus.
(Roni)
Komentar