JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi meluncurkan ajang ALFI Convex 2025 dalam acara yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Kegiatan ini diprakarsai oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan dijadwalkan berlangsung pada 12–14 November 2025 di ICE BSD, Hall 3 dan 3A, Tangerang Selatan. Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembenahan ekosistem logistik nasional, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Airlangga menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi sektor logistik nasional, yang saat ini masih mengonsumsi sekitar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menargetkan agar proporsi tersebut bisa ditekan menjadi hanya 8 persen pada 2030 mendatang.
“Logistik memainkan peran sentral sebagai penghubung antara produksi dan konsumsi. Efisiensinya adalah fondasi daya saing nasional,” ujar Airlangga.
Ia juga menyampaikan bahwa meski neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan mencatat surplus, sektor minyak dan gas masih menunjukkan angka defisit. Untuk itu, ia menyarankan revisi skema perdagangan dari model FOB-CIF ke CIF-CIF, agar nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri.
Airlangga berharap ALFI Convex dapat menjadi titik tolak bagi reformasi peraturan logistik, percepatan integrasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang logistik. Menurutnya, pembenahan sistem logistik akan menjadi kunci untuk menghadapi kompetisi global melalui skema kerja sama seperti CEPA, RCEP, dan CPTPP.
“Jika logistik semakin efisien, maka harga barang akan terkendali, iklim investasi menguat, dan lapangan kerja akan semakin terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan logistik nasional. Ia mengkritisi fragmentasi antar instansi dan menyebut sinergi lintas sektor sebagai solusi utama.
“Tantangan logistik tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kita harus akhiri pendekatan silo antar kementerian dan asosiasi,” kata Akbar.
Ia juga mengungkap beberapa rencana strategis, seperti penyelesaian isu incoterms yang telah lama mandek, digitalisasi penuh dalam platform National Logistics Ecosystem (NLE), serta evaluasi ulang terhadap kebijakan perpajakan logistik, termasuk PPN atas biaya pengangkutan yang dinilai tak sesuai praktik global.
Selain itu, ALFI menyoroti pentingnya fasilitas pemeriksaan terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), adopsi teknologi untuk mendukung logistik ramah lingkungan (clean logistics), integrasi logistik di tingkat regional ASEAN, hingga pemanfaatan peluang dari inisiatif One Belt One Road.
Komentar