JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah perjalanan demokrasi di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, berbagai indikasi menunjukkan kemunduran yang serius, bahkan menyerupai kondisi darurat demokrasi.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Hersubeno Point pada Rabu, 2 Juli 2025, Sudirman menyebut era Jokowi sebagai periode kritis yang menandai degradasi dalam kehidupan politik bangsa.
“Demokrasi kita merosot drastis di masa Jokowi. Istilah seperti ‘parcok’ atau partai coklat, yang merujuk pada partai politik yang seolah berpihak pada kekuasaan demi keuntungan pribadi, baru muncul pada periode ini,” ungkapnya.
Sudirman juga menyoroti masifnya program bantuan sosial (bansos) yang menurutnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Ia menyebutkan praktik ini telah membentuk sistem yang semakin jauh dari etika pemerintahan bersih.
Tak hanya itu, ia juga menuding bahwa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) mencapai puncaknya selama era Jokowi, dengan melibatkan sejumlah anggota keluarga inti hingga kerabat dekat dalam berbagai posisi strategis negara.
“Kita belum pernah menyaksikan KKN sedemikian terstruktur. Ada peran menantu, mertua, keponakan, paman—semua dipasang dan digerakkan untuk tujuan politik kekuasaan. Ini bukan sekadar krisis, ini adalah lubang hitam yang bisa menelan masa depan bangsa jika tidak dihentikan,” jelas Sudirman dengan nada prihatin.
Ia menegaskan bahwa pandangannya ini bukan didorong oleh kebencian terhadap individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap arah bangsa. Menurutnya, masyarakat harus berani bersuara dan mendorong perubahan sebelum kerusakan ini menjadi permanen.
“Kritik ini bukan karena benci pada orangnya. Ini soal cinta pada negeri. Jika rakyat tidak bangkit dari keterpurukan ini, kita akan semakin masuk ke dalam jurang yang lebih dalam,” tutupnya.
Komentar