JurnalPatroliNews – Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara.
Melalui Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP), Kemenhub menetapkan target untuk mencetak 500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat kompetensi selama tahun 2025.
“PPK memiliki peran vital sebagai pengendali utama dalam pengelolaan keuangan di unit kerja masing-masing. Maka mereka perlu dibekali dengan keahlian teknis, manajemen yang baik, dan integritas yang kokoh,” ujar Ali Fikri, Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kemenhub, dalam keterangannya pada Rabu, 2 Juli 2025.
Menurut Ali, penguatan kapasitas PPK merupakan salah satu strategi kunci dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Ali, yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara KPK dan berkarier sebagai jaksa, menekankan bahwa peningkatan kompetensi PPK menjadi dasar penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas program-program Kemenhub, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Program pelatihan dan sertifikasi tersebut disusun secara bertahap, dimulai dari PPK Tipe C, kemudian dilanjutkan ke Tipe B dan A. Proses pelatihan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka, dengan dukungan pengajar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta widyaiswara dari PPSDMAP Kemenhub.
Di sisi lain, Gigih Retnowati, Kepala Biro LPPBMN Kemenhub, menyampaikan harapan besar atas peluncuran pelatihan gelombang pertama yang diselenggarakan secara hybrid. Ia menilai langkah ini akan mendorong kualitas dan ketepatan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenhub.
“Dengan memperkuat kompetensi teknis para PPK, kami ingin memastikan bahwa proses pengadaan di Kemenhub berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan penuh akuntabilitas,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan negara yang bersih, efisien, dan kredibel di tubuh Kementerian Perhubungan.
Komentar