JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar agar tarif perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Indonesia dapat lebih ringan dibanding negara-negara Asia lainnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Airlangga menyoroti bahwa saat ini Vietnam dikenai tarif 20 persen untuk produk domestik dan hingga 40 persen untuk barang yang hanya transit di negara tersebut sebelum dikirim ke AS.
“Vietnam saja tarifnya 20–40 persen. Tentu kita berharap Indonesia bisa mendapatkan tarif yang jauh lebih kompetitif,” ujar Airlangga.
Saat ini, tarif atas produk Indonesia yang dikenakan oleh AS masih berada di angka 32 persen dan belum ada keputusan final. Proses negosiasi masih terus berlangsung antara kedua negara.
Untuk memperkuat posisi tawar, Indonesia menawarkan proposal perdagangan dan investasi senilai 34 miliar dolar AS, yang jika dikonversi mencapai sekitar Rp550 triliun. Angka tersebut jauh melampaui defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang tercatat sebesar 19 miliar dolar AS.
“Amerika mengalami defisit 19 miliar dolar terhadap kita, tapi kita justru menawarkan kerja sama pembelian dan investasi senilai 34 miliar dolar,” jelas Airlangga.
Saat ini, baru tiga negara yang berhasil mencapai kesepakatan tarif perdagangan dengan AS: Inggris, Vietnam, dan China—dengan catatan, kesepakatan dengan China masih bersifat sementara dan berlaku selama 90 hari.
Batas akhir negosiasi tarif perdagangan tersebut akan jatuh pada 9 Juli 2025, bertepatan dengan berakhirnya masa penundaan tarif yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump.
Airlangga juga menegaskan bahwa delegasi Indonesia sudah berada di Washington, D.C. dan tengah melakukan pembicaraan intensif bersama sejumlah negara lain seperti Jepang, India, Malaysia, Vietnam, dan perwakilan dari Uni Eropa.
“Langkah kita sangat serius. Proposal resmi juga sudah diajukan ke berbagai otoritas terkait di AS, mulai dari USTR, Menteri Perdagangan, hingga Menteri Keuangan mereka,” tutupnya.
Komentar