JurnalPatroliNews – Ratusan jurnalis dan puluhan organisasi media dari wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara, Jawa Barat, Kamis 3 Juli 2025. Agenda utama pertemuan ini adalah merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menjadi sorotan publik karena dianggap melecehkan peran media.
Pernyataan Gubernur yang mengajak masyarakat untuk tidak menjalin kerja sama dengan media, dan lebih memilih memublikasikan kegiatan melalui platform media sosial, menuai kritik tajam dari kalangan jurnalis.
Menurut Doni Ardon, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, ajakan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang pemimpin publik. Ia menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab etik dan hukum, berbeda dengan akun media sosial pribadi.
“Media adalah saluran resmi informasi publik. Ucapan Gubernur yang menyarankan masyarakat hanya menggunakan Facebook atau TikTok sebagai saluran komunikasi justru merendahkan martabat profesi jurnalis,” ucap Doni, yang juga pemilik media Mitranews.net.
Doni menyesalkan bahwa alasan efisiensi anggaran dijadikan pembenaran untuk memutus hubungan dengan media, tanpa mempertimbangkan dampak pada transparansi informasi dan publikasi pembangunan.
Senada dengan itu, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyatakan bahwa pernyataan Gubernur tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai ucapan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan melemahkan peran pers dalam demokrasi.
“Kita hadir bukan karena emosi, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral menjaga kehormatan profesi ini,” kata Ade, yang juga direktur media Fakta Hukum.
Romo Kosasih, Ketua FWJ Indonesia wilayah Bekasi, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media sangat penting dalam memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan terverifikasi.
“Media punya peran strategis dalam menyebarkan program pemerintah, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan,” jelas Romo.
Ia juga menekankan bahwa media massa menjadi benteng penting dalam melawan hoaks yang kerap menyebar di dunia maya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Simatupang, mengingatkan bahwa media bukanlah oposisi bagi negara, melainkan mitra penting dalam pembangunan bangsa.
“Ucapan Gubernur tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kami hadir untuk menunjukkan bahwa media adalah pilar demokrasi, bukan pengganggu,” tegas Raja.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai organisasi pers, antara lain SMSI, PWI, FWJ Indonesia, AWIBB, AWPI, PPRI, AWI, IWO-I, KOSMI, dan FHI. Turut hadir juga para pemimpin redaksi, wartawan senior, tokoh masyarakat serta ormas Jajaka Nusantara yang diwakili oleh Damin Sada dan Presiden Facebooker, Ebong Hermawan.
Usai sesi penyampaian pendapat, pertemuan dilanjutkan dengan deklarasi sikap bersama yang dipimpin Doni Ardon dan Ade Muksin. Acara berjalan dengan damai dan dipandu oleh Suryo Sudharmo serta Paulus Simalango dari SMSI Bekasi.
Adapun beberapa poin penting yang dideklarasikan dalam forum ini, antara lain:
A. Menegaskan Fungsi Pers Sebagai Pilar Demokrasi
- Media bukan sekadar pelengkap, tapi pengawal demokrasi.
- Wartawan bukan buzzer, dan media bukan alat promosi.
- Tanpa media, masyarakat kehilangan kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma Negatif terhadap Media
- Ucapan Gubernur Jabar yang menyatakan media tak lagi penting adalah bentuk pelecehan profesi jurnalis.
- Mendesak klarifikasi serta penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Fungsi Pers
- Media sosial tidak memiliki sistem verifikasi dan tidak terikat kode etik jurnalistik.
- Media profesional menjamin akurasi dan tanggung jawab editorial.
D. Mendorong Sinergi Media, Pemerintah, dan Masyarakat
- Pers adalah mitra dalam penyebaran informasi publik, bukan lawan pemerintah.
- Perlunya kerja sama berdasarkan transparansi, bukan transaksional.
E. Menjaga Persatuan dan Harga Diri Profesi
- Media di Bekasi harus bersatu dan saling mendukung.
- Komunitas pers jangan terpecah oleh narasi yang menyesatkan.
Melalui forum ini, para jurnalis Bekasi Raya bertekad mempertahankan integritas profesi mereka di tengah tantangan era digital. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.
Komentar