JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menerima mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani isu-isu strategis di Papua. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, Gibran tidak hanya akan fokus pada proyek-proyek pembangunan fisik, tetapi juga akan dilibatkan dalam penyelesaian persoalan hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi sorotan di wilayah tersebut. Penugasan ini rencananya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres).
“Penanganan Papua ini sangat serius. Presiden tengah menyiapkan penugasan khusus untuk Wapres, dan tidak menutup kemungkinan Gibran akan memiliki kantor di Papua agar bisa bekerja langsung dari sana,” ujar Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7).
Ia menambahkan bahwa keberadaan kantor Wapres di Papua nantinya diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat, baik dari aspek pembangunan maupun penyelesaian pelanggaran HAM.
Yusril menegaskan, langkah ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap Papua. Ia menyebut pembahasan mengenai tugas khusus untuk Gibran sudah berlangsung intens dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan penyelesaian konflik di Papua,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo. Ia menilai keputusan tersebut sangat relevan karena Pigai berasal dari Papua dan dikenal sebagai aktivis HAM.
“Latar belakang beliau sebagai tokoh Papua dan pejuang HAM sangat tepat untuk memperkuat kebijakan HAM di pemerintahan sekarang,” jelasnya.
Sementara itu, CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan.
Komentar