JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran besar-besaran program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan kebijakan istimewa untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan: uang muka alias DP rumah akan dibebaskan sepenuhnya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
“Kami akan luncurkan program rumah subsidi secara masif mulai September nanti, dengan target awal pembangunan antara 25 ribu hingga 30 ribu unit yang tersebar di sejumlah kota. Presiden dijadwalkan hadir dalam peluncuran ini,” ujar Maruarar.
Pemerintah, menurutnya, telah memberikan berbagai insentif untuk meringankan beban MBR dalam memperoleh hunian. Di antaranya adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya mencapai 5 persen, pembebasan biaya PBG (Perizinan Bangunan Gedung), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sepenuhnya ditanggung negara.
Namun, perhatian khusus diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam skema ini, para pekerja yang terdaftar tidak lagi dibebani biaya DP, karena akan ditanggung oleh pihak pengusaha melalui mekanisme gotong royong ekonomi.
“Minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah anggotanya sangat besar, dan pihak pengusaha bersedia ikut serta membantu melalui pembiayaan DP rumah. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu keluar uang untuk DP, itu bagian dari semangat berbagi,” jelas Maruarar.
Tahun ini, jumlah unit rumah subsidi yang disiapkan pun naik signifikan—dari semula 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Kenaikan ini disebut Maruarar sebagai hasil dukungan kuat dari Presiden, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, berbagai korporasi swasta turut ambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Nama-nama besar seperti Kadin, Astra, Harum Energy, hingga Agung Sedayu Group disebut telah ikut mendukung pembiayaan untuk sektor perumahan rakyat.
“Jika selama ini kemudahan sering diberikan kepada investor, maka di era pemerintahan Presiden Prabowo, kemudahan atau ‘karpet merah’ itu kini diprioritaskan untuk rakyat kecil,” tandas Maruarar.
