JurnalPatroliNews – Jakarta – Konflik Thailand-Kamboja kembali memanas dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran regional atas potensi eskalasi militer yang lebih luas di Asia Tenggara.
Bentrokan terjadi di sepanjang garis perbatasan kedua negara, melibatkan serangan udara Thailand dan baku tembak intens di berbagai titik. Setidaknya enam warga Kamboja dan satu tentara Thailand dilaporkan tewas sejak pertempuran pecah pada Minggu (7/12/2025).
Ribuan warga sipil terpaksa dievakuasi ke zona aman. Trauma atas bentrokan besar pada Juli lalu yang menewaskan 48 orang masih membekas.
Selain itu, aktivitas perdagangan di perbatasan terhenti total, sementara ratusan ribu pekerja migran Kamboja mulai meninggalkan Thailand.
Imbas ketegangan ini juga merambat hingga ranah olahraga, ketika Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) menarik seluruh delegasinya dari SEA Games ke-33.
Para pengamat mengaitkan eskalasi kekerasan ini dengan tekanan politik di Bangkok dan Phnom Penh. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang baru menjabat tiga bulan, tengah menghadapi penurunan drastis tingkat kepercayaan publik setelah banjir besar melanda Thailand selatan serta mencuatnya isu dugaan keterkaitan dengan jaringan penipuan regional.
Jajak pendapat Universitas Suan Dusit menunjukkan dukungan terhadap Anutin merosot dari 48 persen menjadi 23 persen. Dengan pemilu yang dijadwalkan Maret 2026, konflik perbatasan dicurigai menjadi alat pengalih isu sekaligus pemicu sentimen nasionalisme.
Sementara itu, para analis menilai Thailand menghadapi dilema serius karena pemerintahan Anutin tidak memiliki kendali penuh atas militer, berbeda dengan era kepemimpinan berlatar belakang militer sebelumnya.
Kebijakan perbatasan secara praktis diserahkan kepada militer, yang cenderung mengedepankan operasi taktis dibanding diplomasi.
Di sisi lain, Kamboja juga tengah menghadapi tekanan ekonomi besar. Bank Pembangunan Asia (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan PDB Kamboja 2025 menjadi 4,9 persen akibat risiko konflik.
Pemerintah Hun Manet juga menghadapi tekanan sosial terkait kembalinya pekerja migran dengan utang serta sorotan internasional mengenai keberadaan pusat penipuan daring. Dalam kondisi tertekan, menunjukkan kekuatan militer dapat menjadi alat mobilisasi nasionalisme domestik.
Ketegangan Thailand-Kamboja turut menarik perhatian internasional. Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak kedua negara menghormati komitmen gencatan senjata dan mengancam menggunakan instrumen tarif perdagangan sebagai tekanan diplomatik.
Namun, hubungan Thailand-AS belakangan memburuk karena isu deportasi warga Uighur ke Tiongkok serta dugaan praktik tariff washing oleh perusahaan Tiongkok di Thailand.
Dengan situasi diplomatik yang buntu, perhatian kini tertuju pada ASEAN. Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 dan Filipina yang akan memimpin pada 2026 didesak mengambil langkah lebih konkret.
Para pengamat menyebut konflik ini sebagai yang terburuk antarnegara ASEAN dalam 58 tahun terakhir.
Jika tidak segera diredam melalui jalur diplomatik, eskalasi ini berpotensi berubah menjadi perang terbuka yang mengancam stabilitas politik dan ekonomi Asia Tenggara.
