JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai berpotensi memberi keuntungan politik yang signifikan bagi partai-partai tertentu. Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai sistem tersebut cenderung menguntungkan partai penguasa serta partai dengan dominasi kursi di parlemen daerah.
Menurut Nurul, partai yang paling diuntungkan apabila pilkada dilakukan secara tidak langsung adalah Gerindra. Posisi sebagai partai utama pendukung pemerintahan membuat Gerindra memiliki daya tawar yang kuat dalam berbagai pengambilan keputusan politik di daerah.
Selain Gerindra, Partai Golkar juga disebut sebagai pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap perubahan sistem pilkada tersebut. Nurul menilai Golkar sejak awal aktif menyuarakan gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena didukung jaringan politik dan ekonomi yang solid, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia juga menyoroti peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai ini dinilai memiliki kekuatan kursi yang cukup signifikan di banyak DPRD, sehingga berada pada posisi strategis jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat.
Dengan konfigurasi kekuatan tersebut, Nurul memandang dinamika politik belakangan ini, termasuk pertemuan elite empat partai, memiliki makna yang jelas. Menurutnya, pertemuan tersebut sulit dilepaskan dari pembahasan mengenai skema pilkada melalui DPRD yang belakangan gencar didorong oleh keempat partai tersebut.
Ia menegaskan bahwa dengan komposisi kekuatan yang ada, empat partai itu sudah cukup untuk menguasai forum pengambilan keputusan politik tanpa harus melibatkan partai lain.
Seperti diketahui, pertemuan sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut menarik perhatian publik karena dihadiri tokoh-tokoh kunci dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.
Tokoh yang hadir antara lain Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara itu, sejumlah partai pendukung pemerintah lainnya tidak tampak hadir dalam agenda tersebut, termasuk Partai Demokrat.
Ketidakhadiran Demokrat kemudian memicu berbagai spekulasi di ruang publik, khususnya terkait adanya perbedaan pandangan di internal koalisi pemerintah mengenai rencana pengembalian pilkada melalui DPRD yang hingga kini masih menuai perdebatan luas di masyarakat.
