JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim merupakan ancaman nyata yang tengah dihadapi dunia, termasuk Indonesia, dan bukan sekadar hoaks seperti narasi yang berkembang di sebagian kalangan global.
Pernyataan itu disampaikan Eddy saat memberikan pidato kunci dalam acara diseminasi penelitian yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah, Kamis (26/2/2026).
“Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui ambang kenaikan 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri. Kondisi ini, kata dia, sudah tercermin dari meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mencontohkan kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata bahwa dampak krisis iklim semakin dekat.
Eddy mengingatkan, rangkaian bencana tersebut tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengganggu stabilitas pangan, serta menuntut kebutuhan anggaran fiskal yang lebih besar.
“Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eddy menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga rumah tangga yang dinilai memperburuk kualitas udara. Bahkan, Jakarta beberapa kali tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
Selain itu, ia menilai deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan turut memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon.
Di akhir pernyataannya, Eddy menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang selaras. Ia mengingatkan bahwa penanganan krisis iklim tidak akan efektif jika dijalankan dalam sistem yang terlalu banyak regulasi tetapi minim koordinasi.
“Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang harmonis dengan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination sebagai kunci untuk mencegah dampak krisis iklim,” pungkasnya.
