JurnalPatroliNews – JAKARTA — Pengamat politik Denny JA menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 di DPR RI pada 20 Mei 2026 menjadi penanda arah baru kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Denny JA, pidato tersebut bukan sekadar penyampaian agenda ekonomi tahunan, melainkan deklarasi politik ekonomi baru yang menempatkan negara sebagai pengarah utama sektor strategis nasional.
“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujar Denny JA dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mengibaratkan Indonesia seperti rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut. Menurutnya, Prabowo tengah membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.
Denny JA menilai konsep tersebut bukan berarti mematikan mekanisme pasar, melainkan memastikan kekayaan nasional dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” katanya.
Dalam pidatonya di DPR RI, Prabowo menyebut Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS selama 22 tahun terakhir. Namun, sekitar 343 miliar dolar AS disebut kembali mengalir ke luar negeri.
Jika dirata-ratakan, kebocoran tersebut mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau setara Rp265 triliun per tahun.
Selain itu, Presiden juga menyinggung dugaan praktik under invoicing selama 34 tahun yang diperkirakan mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
Menurut Denny JA, data kebocoran tersebut merujuk pada paparan resmi Presiden yang mengolah data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” ujarnya.
Denny JA menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo memiliki kemiripan dengan konsep developmental state yang pernah diterapkan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Menurutnya, negara-negara tersebut berhasil menjadi kekuatan industri dunia bukan semata karena pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, melindungi industri nasional, mengarahkan investasi, hingga mendorong transfer teknologi.
“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” kata dia.
Meski demikian, Denny JA mengingatkan keberhasilan model ekonomi tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi dan tata kelola negara.
Ia menilai kebijakan penguatan kontrol ekspor komoditas strategis melalui BUMN hanya akan berhasil apabila dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, serta dipimpin manajemen profesional.
“Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan kegagalan Venezuela dan Nigeria dalam mengelola sumber daya alam akibat lemahnya institusi, tingginya korupsi, dan politisasi perusahaan negara.
“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” kata Denny JA.
Ia menegaskan pidato Presiden Prabowo hanya akan dikenang apabila benar-benar diwujudkan dalam disiplin tata kelola dan reformasi kelembagaan, bukan berhenti sebagai retorika politik.
“Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya,” ujarnya.
Namun, menurut Denny JA, apabila pemerintah mampu menutup kebocoran ekonomi, memperkuat industrialisasi, menjaga mekanisme pasar tetap sehat, serta memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, Indonesia berpotensi memasuki babak baru pembangunan nasional.
“Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” pungkasnya.
