JurnalPatroliNews – JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok atau elite yang menguasai sumber daya alam.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Dalam pidatonya, Hasto menyoroti kondisi sejumlah daerah kaya sumber daya alam yang hingga kini masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud.
“Di Papua, Aceh, dan pelosok negeri lainnya, kekayaan alam mengalir deras ke pusat, tetapi kemiskinan tetap menjadi tetangga terdekat rakyat,” ujar Hasto.
Ia menekankan bahwa makna Pasal 33 tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai legitimasi bagi negara untuk menguasai sumber daya alam. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan bahwa rakyat menjadi penerima manfaat utama dari pengelolaan kekayaan negara.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara. Bukan dikuasai negara, titik,” tegasnya.
Menurut Hasto, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi nasional untuk mengevaluasi sejauh mana keadilan sosial telah dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
Ia mempertanyakan mengapa masyarakat yang hidup di daerah kaya sumber daya alam justru sering kali tidak menikmati hasil pembangunan secara optimal. Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus disertai dengan kontemplasi, disertai pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita,” katanya.
Hasto juga menyoroti arah demokrasi ekonomi yang menurutnya mulai bergeser ke pola yang lebih sentralistik. Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi nasional agar memberikan ruang yang luas bagi kedaulatan ekonomi rakyat.
Karena itu, petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, Pancasila lahir dari semangat membebaskan rakyat dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. Oleh sebab itu, kebijakan negara harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Di akhir pidatonya, Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh kader partai agar terus berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Karena itulah pesan Ibu Mega, jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita,” pungkasnya.
Komentar