JurnalPatroliNews | Jakarta — Polda Metro Jaya menyiapkan 26.386 personel gabungan untuk mengawal berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta dan daerah penyangga pada Kamis (24/9/2026).
Jumlah tersebut terdiri atas personel Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengamanan dalam (Pamdal) Gedung DPR/MPR RI. Dari total 99 kegiatan yang terdata, sebanyak 73 merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengerahan personel dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya.
“Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR-MPR dipersiapkan untuk pengamanan 99 kegiatan masyarakat,” kata Budi di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Ribuan Personel Disebar di Sejumlah Titik
Pengamanan tidak dipusatkan hanya di kawasan Gedung DPR/MPR. Polda Metro Jaya membagi kekuatan personel ke sejumlah titik yang menjadi lokasi kegiatan maupun jalur pergerakan massa.
Di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Silang Selatan, disiapkan 4.020 personel. Sementara kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas hingga Thamrin dijaga 4.051 personel.
Adapun di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sebanyak 3.663 personel disiagakan untuk mendukung pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi.
Selain titik aksi, personel juga ditempatkan untuk mendukung penyekatan, pengamanan lalu lintas, penegakan hukum, patroli wilayah serta sejumlah lokasi strategis lainnya.
Rinciannya, 8.914 personel ditempatkan pada unsur penyekatan dan FKPMS, 2.055 personel untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta 1.841 personel pada unsur penegakan hukum.
Sebanyak 600 personel disiagakan di Mapolda Metro Jaya, 412 personel untuk Tim Patroli Wilayah dan 296 personel di kawasan TMII. Sementara Kementerian Pertanian dan Danantara mendapat dukungan 197 personel, Semanggi 140 personel, Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi 102 personel, patroli pengawalan unjuk rasa 62 personel, serta 33 personel pejabat utama sebagai penanggung jawab pengamanan.
Polisi Kedepankan Pendekatan Persuasif
Budi menegaskan pengamanan aksi penyampaian pendapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia mengatakan personel di lapangan diarahkan untuk mengedepankan komunikasi, dialogis serta pendekatan persuasif dan humanis.
Kepolisian juga mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu keamanan maupun merusak fasilitas umum.
Rekayasa Lalu Lintas Situasional
Selain pengamanan massa, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan arus kendaraan, jumlah massa serta kondisi di masing-masing lokasi.
Rekayasa lalu lintas diperlukan untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi kegiatan penyampaian aspirasi.
Sejumlah personel lalu lintas juga telah disiagakan sejak pagi untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan yang menjadi pusat kegiatan.
Dengan pengamanan yang tersebar di berbagai titik, Polda Metro Jaya menyatakan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
Komentar