JurnalPatroliNews | Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengirimkan pesan penting kepada pasar global melalui wawancara dengan Bloomberg Television. Di tengah tekanan ekonomi dan gejolak pasar keuangan dunia, pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pesan tersebut disampaikan Suahasil dalam program Insight with Haslinda Amin di Jakarta, Jumat (2/10/2026). Wawancara tersebut berlangsung setelah Suahasil dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menempatkan keberlanjutan fiskal sebagai bagian penting dari arah pengelolaan ekonomi Indonesia. Ia menyebut kredibilitas fiskal yang dibangun dalam dua dekade terakhir harus dipertahankan melalui kepatuhan terhadap aturan, konsistensi kebijakan serta komunikasi yang terbuka dengan pasar.
Menurut Suahasil, APBN harus tetap menjalankan tiga fungsi utama sekaligus, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kesehatan keuangan negara.
Batas Defisit 3 Persen Tetap Dijaga
Pernyataan paling tegas Suahasil dalam wawancara Bloomberg berkaitan dengan batas defisit fiskal.
Ia menegaskan pemerintah tetap berpegang pada ketentuan batas defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Parameter tersebut, kata dia, merupakan salah satu ukuran kedisiplinan fiskal Indonesia dan menjadi sinyal bagi pasar mengenai arah pengelolaan keuangan negara.
Selain batas defisit, rasio utang juga disebut tetap mengacu pada batas maksimal 60 persen terhadap PDB sesuai kerangka hukum yang berlaku.
We are willing to coordinate, we are willing to communicate,” ujar Suahasil dalam wawancara dengan Bloomberg Television
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil ketika menjelaskan pendekatannya terhadap hubungan Kementerian Keuangan dengan lembaga ekonomi lainnya.
Bagi pemerintah, disiplin fiskal tidak hanya berbicara mengenai angka. Kualitas kebijakan dan kemampuan menjelaskan arah kebijakan kepada pelaku pasar, dunia usaha dan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan.
Suahasil Tegaskan Batas Mandat Kemenkeu dan Bank Indonesia
Dalam wawancara itu, Suahasil juga menekankan batas kewenangan antara otoritas fiskal dan moneter.
Kementerian Keuangan, menurutnya, akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, tetapi tetap menghormati mandat bank sentral, termasuk dalam menentukan kebijakan suku bunga.
Suahasil menegaskan pemerintah memahami pembagian mandat antara otoritas fiskal dan moneter. Kementerian Keuangan, menurutnya, akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia tanpa mencampuri kewenangan bank sentral.
Suahasil menyatakan pemerintah memahami pembagian mandat antarlembaga dan memilih memperkuat koordinasi ketimbang mencampuri kewenangan institusi lain.
Suahasil juga mengungkapkan telah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti setelah mulai menjabat. Komunikasi antara kedua institusi kemudian dilakukan untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan fiskal dan moneter.
Posisi tersebut sejalan dengan penjelasan Kementerian Keuangan bahwa koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Danantara Diposisikan Terpisah dari APBN
Isu lain yang mendapat perhatian dalam wawancara Bloomberg adalah hubungan antara BPI Danantara dan APBN.
Suahasil menjelaskan bahwa Danantara dan APBN memiliki fungsi yang berbeda. Danantara menjalankan fungsi investasi, sedangkan APBN tetap menjadi instrumen fiskal pemerintah.
Dalam wawancara Bloomberg, Suahasil juga menyebut dividen Danantara tidak dimasukkan ke dalam anggaran negara untuk 2026 maupun 2027.
Sebelumnya, muncul pembahasan mengenai kemungkinan sebagian keuntungan Danantara masuk ke penerimaan negara. Namun, dalam wawancara dengan Bloomberg, Suahasil menegaskan dividen Danantara tidak dimasukkan dalam APBN 2026 maupun 2027 Namun, pembahasan tersebut terjadi pada masa Menteri Keuangan sebelumnya dan kemudian menjadi isu yang kembali diperhatikan setelah Suahasil mengambil alih jabatan.
Sebelum Suahasil menegaskan posisi tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan baru untuk membahas skema pembagian dividen.
Dua Instrumen, Dua Fungsi
Dalam kerangka yang dijelaskan Suahasil, APBN dan Danantara bukan dua institusi yang harus bekerja dengan mandat yang sama.
APBN menjalankan fungsi fiskal pemerintah, sedangkan Danantara berperan sebagai instrumen investasi. Keduanya dapat berkoordinasi, tetapi tetap mempunyai ruang kerja masing-masing.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pesan pemerintah kepada investor bahwa perubahan kebijakan ekonomi tidak berarti penghapusan batas kewenangan kelembagaan.
Koordinasi tetap diperlukan, tetapi setiap institusi tetap bekerja berdasarkan mandat yang dimilikinya.
Indonesia Masih Punya Ruang Terbitkan Obligasi Global
Di tengah kebutuhan pembiayaan negara, Suahasil juga membuka kemungkinan Indonesia kembali memasuki pasar obligasi internasional.
Bloomberg melaporkan Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan penerbitan obligasi global pada kuartal IV 2026, seiring pemerintah menyusun program pembiayaan untuk sisa tahun berjalan dan 2027.
Menurut laporan Bloomberg, Indonesia terakhir mengakses pasar internasional pada Mei 2026 melalui penerbitan surat utang berdenominasi dolar AS dan euro senilai total sekitar US$3,45 miliar.
Namun keputusan penerbitan baru tetap harus ditempatkan dalam konteks kondisi pasar global, biaya pembiayaan dan kebutuhan fiskal pemerintah.
Defisit 2026 Diproyeksikan 2,85 Persen
Target disiplin fiskal juga tercermin pada proyeksi defisit APBN.
Untuk 2026, defisit diperkirakan mencapai sekitar 2,85 persen terhadap PDB, sementara APBN 2027 ditetapkan dengan target defisit 2,4 persen terhadap PDB. Angka 2027 tersebut tetap berada di bawah batas legal 3 persen.
Ruang fiskal tersebut harus berhadapan dengan berbagai tekanan eksternal, mulai dari perubahan harga komoditas hingga kondisi pasar keuangan global.
Pemerintah juga menghadapi dinamika nilai tukar dan biaya pembiayaan yang dapat memengaruhi pengelolaan APBN.
Karena itu, menjaga defisit tetap terkendali menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempertahankan ruang fiskal.
Tekanan Global Masih Jadi Perhatian
Suahasil tidak menutup mata terhadap tantangan ekonomi global.
Dalam wawancara Bloomberg, ia menyebut ketidakpastian ekonomi dunia sebagai salah satu perhatian utama. Geopolitik dapat memengaruhi harga komoditas yang harus diimpor Indonesia, seperti minyak dan gas, sekaligus komoditas ekspor seperti nikel dan batu bara.
Kondisi tersebut membuat kebijakan fiskal harus disusun dengan memperhitungkan perubahan lingkungan ekonomi internasional.
Ketika harga energi naik, kebutuhan pembiayaan bisa meningkat. Sebaliknya, ketika harga komoditas ekspor mengalami tekanan, penerimaan negara juga dapat terdampak.
Ruang fiskal karena itu menjadi salah satu instrumen yang harus dijaga agar pemerintah tetap memiliki kapasitas merespons perubahan ekonomi.
Pesan kepada Pasar Internasional
Wawancara Suahasil dengan Bloomberg pada akhirnya membawa satu tema besar: kejelasan mandat dan disiplin fiskal.
Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa APBN tetap dikelola dalam kerangka aturan yang jelas. Bank Indonesia menjalankan mandat moneter, sementara Danantara menjalankan fungsi investasinya sebagai instrumen negara.
Koordinasi antarlembaga tetap menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi, tetapi tidak berarti setiap institusi mengambil alih tugas lembaga lainnya.
Bagi pasar internasional, pesan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia setelah pergantian Menteri Keuangan.
Sementara bagi pengelolaan APBN, tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan masyarakat, pembiayaan negara dan batas fiskal yang telah ditetapkan.
Suahasil membawa pesan itu ke panggung Bloomberg: pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi disiplin fiskal menjadi pagar yang harus dipertahankan.
Komentar