JurnalPatroliNews – Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memperoleh dukungan mayoritas masyarakat. Di tengah munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan, termasuk isu keamanan pangan dan tata kelola, sebanyak 61,6 persen responden justru meminta program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap dilanjutkan.
Angka tersebut terungkap dalam survei nasional Adidaya Institute yang dipaparkan di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Survei itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap MBG tidak semata-mata muncul karena faktor kebijakan pemerintah. Mayoritas responden juga menilai program tersebut memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebanyak 66,5 persen responden menyatakan MBG memberikan manfaat nyata, sedangkan 33,5 persen lainnya menilai program tersebut belum memberikan manfaat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa MBG masih memiliki penerimaan yang cukup kuat di tengah masyarakat.
“Dukungan publik terhadap MBG terbukti sangat kuat. Sekitar 6 dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan 2 dari 3 warga merasa program ini bermanfaat,” kata Rahman.
Mayoritas Memilih MBG Tetap Berjalan
Temuan paling menonjol dari survei tersebut adalah pilihan masyarakat terhadap keberlanjutan program.
Sebanyak 61,6 persen responden meminta MBG tetap dilanjutkan, sementara 38,4 persen lainnya menginginkan program tersebut dihentikan.
Angka ini menunjukkan bahwa meski pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kritik, mayoritas publik belum melihat persoalan yang muncul sebagai alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Dengan kata lain, masyarakat cenderung menginginkan pemerintah memperbaiki pelaksanaan tanpa harus mengakhiri program.
Dampak terhadap Keluarga Mulai Dirasakan
Dukungan tersebut sejalan dengan persepsi masyarakat mengenai manfaat MBG.
Sebanyak 63 persen responden mengakui adanya dampak MBG terhadap keluarga. Sementara 63,4 persen responden meyakini program tersebut berkontribusi terhadap perbaikan gizi.
Dari sisi penerima manfaat, kelompok peserta didik menjadi penerima dengan persentase paling tinggi.
Survei mencatat 73,8 persen peserta didik disebut telah menerima MBG. Sementara penerima dari kelompok balita tercatat 33,4 persen dan ibu hamil 25,5 persen.
Penilaian terhadap makanan yang diberikan juga relatif positif.
Sebanyak 54,6 persen responden menilai menu MBG lebih bergizi dibandingkan makanan yang biasa dikonsumsi di rumah.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa program MBG mulai dipersepsikan bukan sekadar bantuan makanan, tetapi sebagai salah satu instrumen intervensi pemerintah terhadap persoalan gizi masyarakat.
Tata Kelola Jadi Persoalan Utama
Namun, dukungan publik terhadap keberlanjutan MBG bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Survei justru memperlihatkan adanya pekerjaan rumah serius yang harus segera dibenahi pemerintah.
Sebanyak 33,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama MBG.
Persoalan berikutnya adalah dugaan korupsi yang disebut oleh 25,7 persen responden, sedangkan 15,1 persen menyoroti persoalan anggaran.
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan MBG tidak hanya berkaitan dengan penerimaan makanan oleh masyarakat, tetapi juga bagaimana program tersebut dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Isu Keracunan Masih Menghantui
Persoalan keamanan pangan juga menjadi perhatian tersendiri.
Sebanyak 21,4 persen responden secara spontan menyebut keracunan sebagai salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan MBG.
Kekhawatiran tersebut bahkan tercermin dalam sikap masyarakat terhadap kemungkinan anggota keluarganya menerima program tersebut.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyebut 41 persen responden masih merasa khawatir jika anggota keluarganya menerima MBG.
Meski demikian, kelompok yang merasa senang jika keluarganya memperoleh MBG masih lebih besar, yakni 60,4 persen.
Menurut Fadhli, persoalan keamanan dan kepercayaan publik perlu segera ditangani agar kekhawatiran tersebut tidak berkembang menjadi penolakan terhadap program secara keseluruhan.
“Rasa aman atas program MBG semestinya bisa segera kembali dipulihkan,” ujar Fadhli.
Publik Pilih Evaluasi, Bukan Penghentian
Menariknya, mayoritas masyarakat tidak memilih penghentian program sebagai solusi ketika terjadi persoalan keracunan.
Sebanyak 83,9 persen responden mendukung evaluasi, penutupan, hingga pemberian sanksi tegas terhadap dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Sementara responden yang menginginkan MBG dihentikan secara total hanya 11,9 persen.
Temuan ini memberikan sinyal kuat bahwa publik cenderung memisahkan antara program MBG dan kualitas pelaksanaannya.
Program tetap dianggap penting, tetapi unit atau dapur penyedia yang bermasalah dinilai harus mendapatkan evaluasi dan tindakan tegas.
Pesan Publik untuk Pemerintah
Jika angka survei tersebut dibaca secara keseluruhan, terdapat satu pesan yang cukup jelas: masyarakat masih menginginkan MBG berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang lebih baik.
Dukungan sebesar 61,6 persen terhadap keberlanjutan program berjalan beriringan dengan kekhawatiran terhadap keamanan pangan, tata kelola, potensi korupsi dan penggunaan anggaran.
Artinya, tantangan pemerintah bukan lagi semata-mata meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya MBG.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi, tepat sasaran dan diproduksi melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap SPPG yang bermasalah menjadi salah satu titik penting.
Kepercayaan publik terhadap MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa persoalan di lapangan tidak dibiarkan berulang.
Survei di 38 Provinsi
Survei Adidaya Institute dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 dengan melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Pengambilan responden dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk atau kepadatan daftar pemilih tetap (DPT).
Dari proses tersebut, responden tersebar di 122 kabupaten/kota, dengan basis tempat pemungutan suara (TPS) serta pendekatan by name, by address.
Metode penarikan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik systematic sampling.
Survei tersebut memiliki margin of error kurang lebih 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
MBG dan Ujian Kepercayaan Publik
Hasil survei Adidaya Institute memperlihatkan posisi MBG masih relatif kuat di mata publik.
Mayoritas ingin program dilanjutkan. Mayoritas juga melihat manfaatnya bagi keluarga dan perbaikan gizi.
Namun, dukungan tersebut bukan cek kosong.
Publik sekaligus mengirimkan pesan agar pemerintah memperbaiki kualitas pengelolaan, memperketat pengawasan keamanan pangan dan mengambil tindakan terhadap SPPG yang terbukti bermasalah.
Dengan demikian, keberlanjutan MBG ke depan tidak hanya akan ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima.
Faktor paling menentukan adalah kepercayaan masyarakat.
Jika pemerintah mampu memastikan makanan aman, kualitas gizi terjaga, distribusi tepat sasaran dan tata kelola semakin transparan, dukungan publik berpeluang terus bertahan.
Sebaliknya, apabila persoalan keamanan pangan dan tata kelola terus berulang tanpa pembenahan yang meyakinkan, angka dukungan tersebut tentu akan menghadapi ujian baru.
Untuk saat ini, pesan survei cukup terang: publik belum meminta MBG dihentikan. Publik meminta MBG diperbaiki.
Komentar