Nilai Ketuhanan Dasar Internalisasi Nilai Pancasila

  • Whatsapp

JurnalPatroliNews – BOGOR,–  Seruan mengamalkan nilai Ketuhanan sebagai dasar internalisasi nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia dinyatakan oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, dalam acara temu untuk Perumusan Fokus Bahasan Pokok-Pokok Haluan Negara Bidang Agama bersama dengan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, yang dilaksanakan hari Kamis (01/07/2021) di Hotel Bigland, Bogor, Jawa Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ahmad Suaedy (Peneliti Senior Abdurrahman Wahid Centre-Universitas Indonesia), Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta), dan Azyumardi Azra (mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan termasuk juga anggota Badan Pengkajian MPR RI, sebagai peserta. Acara diadakan secara daring dan luring bersamaan, dan dihadiri kurang lebih 15 orang.

BACA JUGA :

Acara dibuka dengan pengenalan bahwa Pancasila tidak hanya berhenti di sila pertama, tetapi harus terimplementasikan semua ke sisi hidup manusia.

“Keputusan negara haruslah memperhatikan norma negara dan tidak bertentangan. Keputusan harus bersendikan nilai-nilai ketuhanan,” seru Benny dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya, manusia harus mendapatkan posisi, hak, dan kewajiban yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ketuhanan adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dibatinkan dalam perilaku manusia. Harus menjadi inspirasi batin, alat justifikasi, titik moral kepatuhan, solidaritas dan kesetiakawanan,” ujarnya.

Benny pun menyatakan bahwa saat bangsa Indonesia melakukan internalisasi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Pancasila akan benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pernyataannya, nilai ketuhanan adalah dasar.

Dalam kesempatan yang sama, Benny mengemukakan bahwa lewat pengamalan nilai ketuhanan, nilai-nilai lain seperti keadilan, gotong royong, dan persatuan, akan terjadi benar.

“Gerakan gotong royong seperti Pos Layanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dapat menjadi arus kebijakan. Sayangnya saat ini mulai tergerus dan hilang,” lanjutnya.

Dia pun menyatakan pendapatnya bahwa demokrasi Pancasila perlu diaplikasikan secara keseluruhan di Indonesia.

“Dengan melaksanakan demokrasi berlandaskan nilai Pancasila, yang berdasarkan juga pada nilai-nilai agama, dapat membebaskan dari kemiskinan, kepicikan, serta membuat manusia mendapatkan pencerahan dan kedaulatannya penuh sebagai manusia. Inilah yang disebut memanusiakan manusia,” tutupnya.

Hadir secara daring dalam pertemuan tersebut, Nasaruddin Umar menyerukan diperlukannya konsorsium yang dihadiri para pakar dari berbagai tokoh agama dalam perumusan ini.

“(Kita) membicarakan visi dan misi ke depan seperti apa. Perlu diakomodir tentang definisi agama dan kenapa disebut agama dan disebut kepercayaan. Apa kriteria agama dan dasar hukumnya dimana, hal itu perlu dibicarakan secara khusus,” tambahnya.

Benny pun memberikan tanggapan mengenai konsorsium tersebut.

“(Konsorsium) bukan hanya sekedar formalitas. Tetapi harus berbicara tentang demokrasi Pancasila. Mari bicarakan konsep demokrasi yang sesuai dengan dasar hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Azyumardi Azra menyatakan bahwa penjelasan hubungan antar agama dan negara harus dibuat.

“Pertama, penerimaan agama dan Pancasila harus diperkuat. Tidak bisa agama dan Pancasila dipisahkan dan dibedakan, serta dibandingkan. Kedua, harus diperkuat lagi tentang moderasi keberagaman. Toleransi harus hidup di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Ahmad Suaedy, dalam acara yang sama, menyatakan tentang nilai-nilai luhur yang dicapai saat Pancasila benar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Displin dan etika harus didorong untuk dibangun, karena itu sangat diperlukan,” ujarnya.

 

Pos terkait