JPNews
Minggu, 14 April 2019 12:54 WIB

BELA NEGARA

Forum ABK Kaltim dan Deklarasi Kaltim Menuju Provinsi Inklusif Upaya Peduli ABK

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Forum ABK Kaltim dan Deklarasi Kaltim Menuju Provinsi Inklusif Upaya Peduli ABK Foto : Ist

Jurnalpatrolinews - Samarinda,  2 April diperingati sebagai World Autism Awareness Day' atau Hari Kesadaran Autisme Sedunia. Ditetapkan PBB sejak 2007 silam, peringatan ini menjadi momen untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat dunia dalam mendukung penyandang autisme dan menentang diskriminasi terhadap mereka. Autisme sendiri termasuk dalam kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang memiliki kelainan, baik dalam fisik, emosional, mental ataupun sosial, dalam proses pertumbuhannya jika di bandingkan dengan sejumlah anak yang lainnya yang memang seusia dengannya.

ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh)

Kasi Perlindungan Anak Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Siti Khotijah, mengatakan data kependudukan bersih (DKB) Kemendagri  Semester I tahun 2017 berdasarkan jumlah penduduk  usia 0-18 tahun  berkebutuhan khusus  per 31 Desember 2016 sebanyak 1711.

Perempuan yang akrab disapa Oshin ini, tak menampik bahwa jumlah ABK terus bertambah setiap tahunnya. “Hingga saat ini jumlah ABK diperkirakan sekitar 2000an,” katanya.

DKP3A Kaltim, lanjut Oshin, telah melakukan pelatihan penanganan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dan pendampingan kepada orang tua ABK. Juga telah terbentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD).

Hal ini dilakukan karena masih banyak orang tua yang belum mengerti tentang ABK, dan cara menanganinya. “Banyak orang tua yang memiliki anak ABK sebagai sebuah hukuman, kesalahan di masa lalu, faktor-faktor magic dan sebagainya. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi ABK antara lain, lingkungan, trauma, infeksi, karacunan kehamilan, genetik atau kurang gizi,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah, DKP3A Kaltim juga telah membentuk Forum  ABK  pada tahun 2018 lalu. “Dan ini satu-satunya di Indonesia terbentuk Forum ABK Kaltim.,” imbuh Oshin dalam Dialog Publika yang berlangsung di TVRI Kaltim, Jumat (12/4/2019).

Tentunya pula, pemerintah sangat mendukung penuh sistem pendidikan paling mutakhir bagi ABK dengan layanan pendidikan sekolah inklusi.

Legal Consellor JCI Kaltim Wibowo Mappantunru, mengungapkan sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang menyertakan semua anak, termasuk anak-anak ABK, dalam proses pembelajaran yang sama. Pendidikan inklusi berbeda dengan pendidikan khusus anak berkebutuhan, di mana ABK dipisahkan dari siswa umum. Karena berada dalam satu atmosfer yang sama, guru umum khususnya sekolah dasar juga harus dibekali pengetahuan tentang ABK.

“Sebagai aksi nyatanya dalam mendukung layanan pendidikan inklusif, JCI Kaltim telah melakukan Deklarasi Kaltim Menuju Provinsi Inklusif tahun 2018 bekerjasama dengan DKP3A Kaltim, Dinas Pendidikan Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, dan Dinas Kesehatan Kaltim,” ujarnya.

Sementara itu, hadir pula Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial (Forkasi)  Kaltim Lenny Marlina dalam dialog kali ini untuk berbagi pengalaman terkait ABK dan upaya yang telah dilakukan dalam menanangani ABK sedini mungkin. (DKP3AKaltim/rdg)


KOMENTAR