Jumat, 19 Oktober 2018 11:39 WIB

BELA NEGARA

Tindak Lanjuti 1.707 APS, DKP3A Kaltim Gandeng Berbagai Pihak

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Tindak Lanjuti 1.707 APS, DKP3A Kaltim Gandeng Berbagai Pihak Foto : Ist

Jurnalpatrolinews - Samarinda --- Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga kualitas SDM sangat tergantung dari kualitas pendidikannya.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat salah satu cluster anak mengenai indikator pemenuhan hak anak tentang pendidikan. Dalam pasal 53 dan 54, Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan biaya pendidikan/bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dan keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pada tahun 2015-2016 Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim yang pada saat itu masih Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim melaksanakan pendataan anak putus sekolah (APS) di 5 kabupaten/kota yang dilaksanakan berdasarkan by name by address bekerjasama dengan LPPM Unmul Samarinda, Dinas Pendidikan Kaltim, Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan mahasiswa KKN Unmul Samarinda.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan dalam paparannya pada Rapat Tindak Lanjut Data Anak Di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim, berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/10), tahun 2015 pendataan APS dilakukan di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Sementara tahun 2016 dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

“Total ada 1707 data Anak Putus Sekolah (APS) di 5 Kab/Kota Kaltim dengan rincian Kota Samarinda sebanyak 570 APS, Kota Balikpapan 434 APS, Kota Bontang 18 APS, Kabupaten PPU 311 APS dan Paser 212 APS,” ujarnya.

Rekapitulasi APS di 3 kota se-Kaltim pada tahun 2015, Halda menjelaskan untuk Kota Bakikpapan dengan rincian keterbatasan biaya 137 anak, ABK 41 anak, kurangnya motivasi 198 anak dan alasan lain 58 anak.

Sementara untuk Kota Samarinda, keterbatasan biaya 249 anak, ABK 69 anak, kurangnya motivasi 212 anak dan alasan lain 40 anak. Pada Kota Bontang keterbatasan biaya 77 anak, ABK 8 anak, kurangnya motivasi 64 anak dan alasan lain 31 anak.

Sedangkan rekapitulasi APS di 2 kabupaten pada tahun 2016, untuk Kabupaten PPU dengan rincian 173 anak laki-laki putus sekolah, 76 anak perempuan putus sekolah, tidak pernah sekolah 18 anak laki-laki dan 10 anak perempuan, ABK sebanyak 23 anak laki-laki dan 11 anak perempuan.

Sementara untuk Kabupaten Paser sebanyak 122 anak laki-laki putus sekolah dan 50 anak perempuan putus sekolah, tidak pernah sekolah sebanyak 8 anak laki-laki dan 9 anak perempuan, ABK sebanyak 12 anak laki-laki dan 11 anak perempuan.

DKP3A Kaltim menggandeng berbagai pihak antara lain Dinas PPPA kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, LPPM Unmul, Kelurahan hingga RT setempat serta lembaga pendidikan non formal untuk menekan APS.

Ia berharap, upaya yang dilakukan DKP3A Kaltim untuk menekan masalah APS dengan menggandeng berbagai pihak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga bagian dari program memberantas kemiskinan sekaligus untuk mendorong peningkatan derajat pendidikan masyarakat.  (Rdk)


KOMENTAR