Jumat, 16 November 2018 10:35 WIB

BELA NEGARA

Wujudkan Kesetaraan Gender Dengan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Wujudkan Kesetaraan Gender Dengan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Foto : Ist

Jurnalpatrolinews - Samarinda -- Dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, pemenuhan lapangan kerja di Indonesia menjadi tidak mudah diakukan. Sehingga banyak masalah ketenagakerjaan yang harus dihadapi, antara lain masalah pengangguran, partisispasi angkatan kerja, penyerapan angkatan kerja, masalah pengupahan, permasalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan sebagainya. Permasalahan lainnya masih adanya perlakuan diskriminasi atau pembedaan, misalnya dalam pemberian upah, jenjang karir serta kesempatan untuk menduduki jabatan strategis sebagai pengambil keputusan anatara laiki-laki dan perempuan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Priyadi, dalam kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Provinsi Kaltim yang berlangsung di Hotel Aston & Convention Center Samarinda, Kamis (15/11).

Untuk dapat menemukenali adanya permasalahan tersebut serta mengetahui ada tidaknya permasalahan gender dalam ketenagakerjaan, maka diperlukan data dan indikator yang dirinci menurut jenis kelamin.

“Dengan menggunakan data dan indikator gender, penyusunan kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, posisi dan kondisi laki-laki dan perempuan, sehingga dapat memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” ujarnya.

Priyadi menekankan, data dan indikator yang terpilah menurut jenis kelamin menjadi syarat multak sebagai dasar penyususnan program dan kebijakan yang responsif gender. “Oleh karena itu, perlu dilakukan penyususnan dan analisis data ketenagakerjaan yang disajikan dalam bentuk publikasi profil perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Penyusunan profil ini dilakukan baik tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan data yang disajikan adalah data ketenagakerjaan yang terpilah menurut jenis kelamin, antara lain tingkat artisipasi angkatan kerja, pengangguran, penduduk yang bekerja menurut lapagan pekerjaan, status pekerjaan, upah/gaji  jam kerja serta tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kaltim, Kepulauan Riau dan Maluku Utara. Sementara untuk Kaltim sendiri, peserta terdiri kementerian/lembaga terkait, serikat pekerja, OPD Pemprov Kaltim, Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan P2TP2A Kaltim. (Rdk)


Berita Terkait
KOMENTAR