JurnalPatroliNews – Jakarta, – Penyusunan skenario Transisi Energi dari Energi Fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) agar dilakukan dengan perhitungan yang matang dan detail terkait angka kenaikan dan gap yang harus dibayar untuk Indonesia, demikian pinta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Misalnya pendanaan datang, investasi datang, harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gapnya? Negara? Ga mungkin. Angkanya berapa ratus Triliun,” kata Jokowi dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11).
Jokowi mengatakan, dengan adanya pergantian pembangkit dari energi fosil ke EBT, maka biaya pokok penyediaan listrik juga akan naik. Hal ini juga tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat.
“Dibebankan pada masyarakat? Tarif listrik naik? Juga tidak mungkin. Ramai nanti kalau terjadi seperti itu karena kenaikannya sangat tinggi sekali. Naik 10%-15% saja demonya 3 bulan. Ini bisa naik dua kali, ga mungkin,” imbuhnya.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyusun perhitungan Skema Transisi Energi secara detail.
Menurut Jokowi, potensi EBT di Indonesia sangat besar mencapai 418 gigawatt (GW) yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), arus bawah laut, hingga Solar Panel.
“Indonesia punya 4.400 sungai baik yang besar dan sedang. Ini bisa kita pakai untuk Hydropower, tapi Investasinya besar sekali,” bebernya.
Jokowi mencontohkan, Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi sebesar 13.000 MW dan Sungai Mamberamo di Papua dengan potensi 24.000 MW.
“Carikan investor yang masuk ke sana. Kalau sudah masuk, jangan masuk lagi ke gridnya PLN. Buat grid sendiri, masuk ke Industri. Industrinya siapkan, ada tidak yang mau masuk ke Industri ini sehingga kita akan Groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara,” pungkasnya
Komentar