Jurnalpatrolinews – Jakarta, Perjuangan petani Desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara belum usai.
Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi yang dijembatani Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Ketua KSP Moeldoko di Kantor Setneg, petani dua desa ini mengharapkan penyelesaian konflik agraria di tempat tinggalnya dipenuhi negara.
Mereka ingin ada kesepakatan tertulis bahwa tuntutannya benar-benar dipenuhi, sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada para pembantunya.
Ketua Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), Aris Wiyono mengatakan, pihaknya meminta bukti tertulis yakni untuk memberikan kepastian hukum kepada para petani yang tanah dan lahannya dirampas oleh perusahaan plat merah PTPN II.
Sebab, kesepakatan lisan acap kali berbanding terbalik jika tanpa kepastian secara tertulis.
“Kita berharap mendapatkan kepastian secara tertulis, gak bisa lisan juga,” ujar Aris Wiyono saat menjadi narasumber dalam serial diskusi “Tanya Jawab Cak Ulung: Dari Simalingkar ke Gerbang Istana” pada Jumat (28/8).
Aris menegaskan, jika tanpa kepastian hukum secara tertulis, pihaknya akan terus melakukan aksi di depan istana negara hingga tuntutannya dipenuhi.
“Kita akan tetap bertahan sampai ada kejelasan (secara tertulis dan memberikan kepastian hukum) karena kami cukup lelah panjang perjalanannya, jadi jangan dianggap ini persoalan yang biasa-biasa saja,” pungkasnya.(lk/*)
Komentar