JurnalPatroliNews – Jakarta, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II di DKI Jakarta sudah mulai dikhawatirkan oleh sejumlah pihak, baik dari kalangan pemerintah, pengusaha, hingga ekonom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PSBB kali ini akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dari perkiraannya, pemerintah mengubah lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020. Dari sebelumnya, skenario terburuknya -1,1% diubah menjadi -2,1%.
“Untuk antisipasi estimasi pertumbuhan ekonomi untuk 2020 ini, kuartal III seperti yang sudah disampaikan ke DPR, kisarannya antara 0% sampai minus 2,1%,” kata Sri Mulyani saat melakukan konferensi pers virtual, Selasa (15/9/2020).
Perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi itu, kata Sri Mulyani karena merujuk pada data Maret-April 2020, di mana berdasarkan data menunjukkan penurunan ekonomi hingga 2%. Jika PSBB kembali diperketat secara keseluruhan PDB Indonesia bisa berada di lower end atau batas bawah.
“Berapa perkiraan yang terbaru, nanti kita lihat berdasarkan assessment kita terhadap pergerakan dua minggu ini. Kita harap tak terlalu jauh penurunannya. Secara total 2020 kisaran kita masih -1,1% sampai -0,2%. Namun tonenya kita melihat kemungkinan bahwa dalam kisaran ini karena adanya seperti terjadi di DKI, kita siapkan kemungkinan berada di lower end,” jelas Sri Mulyani.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto juga turut mengomentari dampak PSBB DKI Jakarta ke perekonomian nasional.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menyumbang 17,7% dari total output ekonomi tanah air. Tercermin dari pada kuartal II-2020 pada saat PSBB Jilid I diterapkan awal April hingga akhir Mei 2020.
Seperti diketahui, ekonomi Jakarta pada kuartal II-2020 terkontraksi 8,22% (year on year/yoy) dan hal serupa juga dialami oleh perekonomian Indonesia pada kuartal II-2020 yang mengalami -5,32%.
Menurut Suhariyanto, PSBB di DKI Jakarta tentu akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu, menurutnya, jika perekonomian Jakarta mengalami guncangan, akan berdampak terhadap perekonomian secara nasional.
“Share dari DKI Jakarta ke pertumbuhan ekonomi nasional. PDB DKI Jakarta ke perekonomian 17,7% sampai 18% sharenya ke nasional. Jadi apa yang terjadi di DKI tentu berpengaruh besar kepada perekonomian Indonesia,” jelas Suhariyanto dalam konferensi virtual, Selasa (15/9/2020).
Suhariyanto menilai PSBB di Jakarta memang harus dilakukan, karena Presiden Joko Widodo, selalu mengingatkan untuk harus menginjak rem dan gasnya secara seimbang.
Kendati begitu, Suhariyanto tidak bisa merinci lebih lanjut mengenai seberapa besar dampak PSBB Jilid II DKI Jakarta ini ke perekonomian nasional.
Jeritan Pengusaha
Bukan hanya dari kalangan pemerintah, para pengusaha juga buka suara terkait PSBB DKI Jakarta yang diperketat sejak 14 September 2020.
Kalangan pengusaha kafe dan restoran memperkirakan pendapatan akan kembali merosot setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mengizinkan restoran dan kafe untuk tetap beroperasi, namun dengan syarat tidak boleh makan di tempat atau dine in.
“Restoran semenjak pandemi langsung drop signifikan, awalnya hanya 10%. Kalau sekarang dengan kembali order online dan take away, nggak boleh dine in maka akan kembali seperti semula,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto kepada CNBC Indonesia, Senin (14/9).
Padahal sebelumnya, ketika masa PSBB transisi, pendapatan restoran sempat meningkat, meski tidak banyak. Eddy menilai sulit untuk kembali seperti pada masa normal.
“Pada PSBB transisi meningkat jadi sekitar 20-30% tapi belum full recovery kaya dulu. Ada yang 40%, tapi jauh dari sebelumnya karena orang juga masih takut mungkin ya,” katanya.
Dengan kondisi demikian, pelaku usaha harus berputar otak untuk membuat produknya semaksimal mungkin bisa terjual. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk sehari-hari tidak banyak berubah. “Ya alami kerugian. Harus ada yang keluar equity, apa ada pinjaman. Kondisinya sulit semua,” sebut Eddy.
Ia mengaku memahami mengapa Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah penerapan PSBB ketat. Yakni mengatur pengetatan pada banyak tempat umum. Termasuk kafe dan restoran yang bisa tetap beroperasi namun dengan pengecualian yang disyaratkan Pemprov DKI Jakarta.
“Rumah makan, restoran bisa operasi hanya pesan antar atau ambil bawa pulang tapi tidak diizinkan menerima makan di tempat,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan pers di Balai Kota, Jakarta, Minggu (13/9/2020).
Pandangan Ekonom
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, dibandingkan PSBB saat dilonggarkan atau PSBB transisi, PSBB Jilid II ini akan berlaku lebih ketat. Misalnya saja di perkantoran, di masa PSBB transisi, PSBB hanya dibatasi 50%, sementara di PSBB Jilid II, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25% saja.
Ditambah dengan adanya aturan, apabila ada salah satu pegawai yang kemudian diketahui positif covid-19, seluruh aktivitas perkantoran pun dipaksa harus tutup kurang lebih selama 3 hari.
“Dari sektor properti perkantoran, pasti efeknya akan lebih negatif dibandingkan PSBB yang pertama. Pekerja yang masuk kantor ke Jakarta kan banyak dari luar Jakarta. Efeknya ke konsumsi rumah tangga secara nasional akan terkontraksi,” jelas Bhima kepada CNBC Indonesia, Minggu (13/9/2020).
Sementara itu, jika dibandingkan dengan PSBB pertama kali diberlakukan, di mana ojek online (ojol) tidak boleh mengangkut penumpang. Di PSBB Jilid II besok, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbolehkan agar ojek online bisa beroperasi, dengan mengangkut penumpang atau mengantarkan barang.
Kendati demikian, menurut Bhima, adanya pemberlakukan ojol pun akan membuat membuat pesanan mereka turun juga, karena perkantoran pun dibatasi hanya 25% saja pegawai yang boleh WFO.
Karena sektor konsumsi yang menurun, maka tidak heran Indonesia akan terkontraksi di kuartal III-2020 dan kuartal IV-2020. Mengingat sektor konsumsi menyumbang hampir 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ojol pun meskipun beroperasi kalau kantornya hanya buka 25% ya sama saja sebenarnya turun juga ordernya. Dengan situasi ini kuartal ke III tetap akan resesi,” tuturnya.
“Saya awalnya berharap 100% kantor di tutup dulu dan karyawan diminta WFH [Work From Home]. Tapi sepertinya gubernur [Anies Baswedan] ambil opsi tengah ya. Saya gak paham juga berarti ini bukan PSBB total,” kata Bhima melanjutkan.
Oleh karena itu, Bhima memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi bisa terkoreksi ke minus 4% sampai minus 6% di sepanjang tahun 2020.
“Lebih baik dari psbb pertama, tapi harusnya full ditutup 2 minggu baru benar-benar efektif. Kuartal III minus 3% sampai minus 6%. Kuartal IV-2020 masih minus 2% sampai 4%,” jelas Bhima
Senada, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai PSBB yang sudah diputuskan Anies Baswedan cukup bijak. Pasalnya, pemerintah pusat bisa sepakat untuk mengambil langkah untuk menahan kenaikan jumlah kasus covid-19, tapi di sisi lain tidak mengorbankan ekonomi sepenuhnya.
PSBB Jilid II yang berlaku besok ini, menurut Piter harus dioptimalkan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan tracing secara ketat.
“Dengan PSBB yang menurut saya masih memberikan ruang yang cukup untuk aktivitas ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tidak banyak berubah,” jelas Piter.
Piter memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 ada pada kisaran -3% hingga -3,5%. Sementara pada kuartal IV-2020, apabila tidak ada perubahan jumlahnya penularan kasus di masa PSBB Jilid dua, ekonomi juga akan kembali minus.
“Di kisaran minus 2% hingga minus 3% [di kuartal IV-2020]. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 2020 Akan berasal di kisaran minus 2% hingga minus 3%,” tuturnya.
(cnbc)
Komentar