JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi I DPR RI pada Kamis (2/9/2021) mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Dalam agenda itu ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya mengenai pertemuan yang telah terjalin antara RI dan Taliban di Qatar.
Retno menyebut dalam pertemuan itu Indonesia meminta agar Taliban segera membentuk pemerintahan yang inklusif bagi seluruh warga Afghanistan. Qatar sendiri diketahui memiliki kantor khusus perwakilan Taliban sejak 2013.
“Tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin. Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif,” ujar Menlu yang juga mantan dubes RI di Belanda itu.
Retno menambahkan bahwa Taliban sudah melakukan penunjukan terhadap pejabat sementara untuk posisi-posisi krusial di kabinet. Ini agar proses stabilisasi berjalan lebih cepat.
“Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar. Taliban mengatakan, sambil terus berupaya membentuk pemerintahan inklusif mengingat adanya kebutuhan mendesak, maka telah dilakukan penunjukan penjabat sementara,” tambahnya.
“Yaitu posisi Menhan, Mendagri, Menkeu, pendidikan tinggi pendidikan intelijen, gubernur Bank Sentral, Gubernur Kabul, dan Walkot Kabul. Mereka mengatakan penunjukan itu sifatnya sementara.”
Indonesia sendiri, kata Retno meminta beberapa hal kepada Taliban. Ini berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga stabilitas serta keamanan.
“Saya menyampaikan kepada Taliban pentingnya pemerintah inklusif di Afghanistan, menghormati hak-hak perempuan, memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang organisasi dan kegiatan teroris,” tegasnya lagi.
(*/red)
Komentar