JurnalPatroliNews – Jakarta, Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air rata-rata mencapai dua hingga tiga meter. Kabupaten Banjar dan Tanah Laut jadi yang terparah diterjang banjir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Mujiyat mengatakan, salah satu penyebab banjir besar lantaran curah hujan tinggi.
“Sejak tadi malam hingga sepanjang hari ini hujan masih mengguyur dengan intensitas cukup tinggi, sehingga debit air tak menyurut, bahkan terus meninggi,” kata Mujiyat, Kamis (14/1).
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak menampik alasan yang dipaparkan oleh Mujiyat.
Namun begitu, menurut dia, ada faktor lain yang membuat banjir di Kalsel kian parah dari tahun ke tahun, yakni darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
“Selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG,” kata Kisworo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).
Kisworo mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Walhi, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara.
Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit.
Kisworo menjelaskan, kerusakan ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai tangkapan air menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang menyebabkan banjir.
Namun demikian, Kisworo tidak menjelaskan secara rinci apakah kerusakan ekologis itu juga berdampak cukup serius di daerah resapan air.
Kisworo menjelaskan, banjir pada awal tahun ini merupakan banjir terparah sejak tahun 2006. Namun begitu, Kisworo mengatakan, sejak 2006, bencana banjir terus berulang tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah.
Melihat bencana banjir yang terus berulang, Walhi mendesak agar pemerintah pusat dan daerah untuk mulai tanggap bencana baik sebelum, sesaat, dan pasca bencana.
Kemudian, pemerintah juga diminta untuk mereview kembali pemberian izin industri ekstraktif, menyetop izin baru pembukaan lahan baik untuk lahan sawit maupun tambang.
Kemudian penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan perusak lingkungan, memperbaiki atau memulihkan kerusakan lingkungan hidup, mereview kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah, serta memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang kembali.
“(Bencana di Kalsel) Terulang terus. Kalau hujan banjir, kalau kemarau kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah masih gagap dan gagal untuk menanggulanginya,” kata Kisworo.
(cnn)
Komentar