JurnalPatroliNews – Jakarta, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Sunarso menyatakan pada tahun ini belum berencana menambah modal dengan skema hak memesan efek efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang bertujuan untuk ekspansi kredit.
Pasalnya, kata Sunarso, dari sisi likuiditas saat ini BRI masih cukup memadai. Terlihat dari indikator rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) sampai dengan kuartal ketiga tahun lalu di level 82,6%.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BRI juga masih tumbuh secara tahunan sebesar 18% menjadi Rp 1.131,94 triliun.
Dengan demikian, kata Sunarso, penambahan modal yang bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit via rights issue saat ini masih belum diperlukan.
Namun kata dia, perseroan selalu punya plafon untuk menghimpun dana di pasar modal baik melalui penerbitan saham baru maupun obligasi maupun instrumen lainnya.
“Rights issue atau bond [obligasi] yang lain-lain untuk penyaluran kredit, sekarang dirasa cukup, maka belum diperlukan,” kata Sunarso, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (21/1/2021), usai RUPSLB.
Seperti diketahui, sebelumnya tersiar kabar BRI akan menerbitkan saham baru dengan nilai sekitar Rp 14 triliun atau setara dengan sekitar US$ 1 miliar. Kabar tersebut dilansir dari pemberitaan Bloomberg, yang mendapatkan informasi dari pihak yang mengetahui rencana tersebut.
Bank dengan nilai aset terbesar ini, telah menunjuk adviser untuk melaksanakan aksi korporasi ini. Sumber Bloomberg juga menyebutkan dana tersebut guna memperkuat modal untuk mempersiapkan akuisisi.
“PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, bank BUMN dengan aset terbesar, sedang menjajaki rencana untuk mengumpulkan setidaknya $ 1 miliar melalui rights issue,” tulis Bloomberg, Kamis (7/1/2021).
Sempat juga mencuat di kalangan pelaku pasar, bahwa rights issue tersebut merupakan bagian dari rencana BRI untuk mengakuisisi saham PT Pegadaian (Persero) dan PT Pemodalan Nasional Madani (PNM).
Namun demikian, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai aksi korporasi ini, Direktur Keuangan BRI saat itu, Haru Koesmargyo menampik kabar yang beredar tersebut.
“Berita itu tidak benar,” katanya kepada rekan media, Kamis (7/1/2020). Per Kamis ini (21/1), Haru tak lagi menjabat Direktur Keuangan BRI.
Sebelumnya BRI memang sedang menyiapkan sebuah aksi korporasi besar yang berkaitan dengan pengembangan bisnis UMKM, terutama di sektor ultra mikro.
Sinyal ini juga diperkuat pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyinggung mengenai arah pengembangan BRI yang akan disinergikan dengan Pegadaian dan PNM.
(*/lk)
Komentar