JurnalPatroliNews – Kendari – Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar meminta maaf atas pernyataannya kekhawatiran wartawan ditunggangi teroris saat meliput kedatangan tenaga kerja asing (TKA) China di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Selain meminta maaf, Danlanud juga mencabut pernyataan sebelumnya yang membuat organisasi profesi keberatan.
“Kalau itu pemahaman yang salah, saya minta maaf. Kalau tidak nyaman kepada rekan-rekan wartawan, saya cabutlah (pernyataan wartawan ditunggangi teroris) daripada blunder,” ungkap Muzafar, Selasa (7/7).
Muzafar mengaku tidak bermaksud menyinggung atau mendekatkan wartawan dengan teroris. Ia hanya mengkhawatirkan, akses yang diberikan kepada wartawan saat masuk Bandara Haluoleo berisiko pula dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Maksud saya, (ketika) akses dibuka, bukan hanya wartawan yang bisa masuk,” perwira menengah TNI tersebut.
Muzafar mengatakan potensi risiko terorisme di Sultra sendiri sejauh ini masih kecil. Meskipun demikian, sebab banyaknya massa yang menolak demonstrasi kedatangan TKA China, ia khawatir ada yang memanfaatkan situasi tersebut.
“Maksud saya khawatir ada yang manfaatkan akses wartawan karena saya tidak bisa kontrol karena banyak orang. Saya lakukan itu untuk keselamatan kita semua,” kata dia.
Sebelumnya, pada Senin (6/7), Muzafar menyatakan kekhawatiran wartawan yang meliput kedatangan TKA China di Bandara Haluoleo ditunggangi teroris
“Kan sudah pernah diliput, dan saya punya wewenang penuh untuk melihat intensitas keributan itu seperti apa. Saya tidak mau ambil risiko, teman-teman wartawan ini ditunggangi sama teroris,” demikian bunyi pernyataan Muzafar saat diwawancara jurnalis di Gedung DPRD Sultra, Kendari, Senin (6/7).
Wartawan di Indonesia dalam pekerjaannya berpedoman dan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Atas pernyataan itu dua organisasi profesi wartawan di sana, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, pun melayangkan kecaman dan menuntut Danlanud Haluoleo mencabut pernyataannya tersebut.
Ketua AJI Kendari Zainal A Ishaq menilai pernyataan Danlanud Haluoleo ini tidak berdasar dan cenderung berbahaya.
“Kami mengetahui bahwa daerah sekitar Bandara Haluoleo itu instalasi militer, dan juga memahami kekhawatiran Danlanud Haluoleo. Akan tetapi pernyataan tersebut juga tidak berdasar dan berbahaya,” kata Zainal dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurut Zainal, pernyataan Danlanud Haluoleo juga dianggap berbahaya dan memunculkan stigma buruk terhadap profesi jurnalis, berbahaya dan tidak independen. Harusnya, kata Zainal, Danlanud menyertakan bukti dan fakta atas kekhawatirannya terhadap jurnalis yang ditunggangi teroris.
Sementara itu, Ketua IJTI Sultra Asdar Zuula menyebut jurnalis dalam melakukan liputan selalu menaati protokol yang ditentukan TNI AU. Menurut Asdar, kekhawatiran Danlanud Haluoleo terkesan dibuat-buat dan cenderung membatasi jurnalis memperoleh informasi dan fakta lapangan kedatangan TKA China.
“Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis membutuhkan berupa foto dan video untuk memastikan informasi di lapangan secara faktual dan proporsional. Sebab, penyampaian informasi terkait kedatangan TKA China ini adalah bagian dari kepentingan publik,” tuturnya.
Terhadap pernyataan Danlanud Haluoleo, AJI dan IJTI Sultra mendesak Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar mencabut pernyataannya terkait wartawan ditunggangi teroris karena merendahkan profesi wartawan. Kedua organisasi profesi ini juga mendesak Mabes TNI untuk memberi sanksi kepada Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar yang mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan berbahaya.
(lk/*)
Komentar