Demokrat AHY ke Kubu Moeldoko soal Aset: Fitnah dan Hoaks

  • Whatsapp
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra. (CNNIndonesia/Arsip Pribadi)

JurnalPatroliNews – Jakarta, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan rasa malu para mantan kader partainya yang terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) alias kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pasalnya, ia menilai, para mantan kader partai berlambang Bintang Mercy tersebut sibuk mengumbar fitnah dan hoaks setelah gagal mengudeta AHY lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Bacaan Lainnya

Pernyataan itu disampaikan Herzaky merespons pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami dan mendata sejumlah aset milik Partai Demokrat yang diduga tercatat atas nama pribadi.

“Mantan kader kami yang tergabung dalam GPK-PD, kerjanya mengumbar fitnah dan hoaks saja. Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoaks,” kata Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/3).

“Apa tidak malu, ya sudah jadi politisi senior, tapi tidak menunjukkan perilaku berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kepatutan?” imbuhnya.

Ia pun mempertanyakan warisan yang hendak ditinggalkan oleh para mantan kader Partai Demokrat tersebut untuk generasi mendatang.

Lebih lanjut, Herzaky mengaku bersyukur mantan kader sisa-sisa masa feodal yang menghancurkan Partai Demokrat di era 2010-an sudah tidak bersama dengan pihaknya lagi.

Namun sebagai sebagai kader Demokrat, Herzaky merasa sangat terhina dengan kelakuan para mantan kader tersebut.

Ia juga mengaku semakin terhina karena para mantan kader tersebut mengenakan atribut Partai Demokrat saat menyebarkan fitnah dan hoaks tersebut.

“Apalagi, mereka melakukannya masih mengenakan atribut Partai Demokrat. Padahal, apa yang mereka lakukan, jauh dari nilai-nilai Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun,” tuturnya.

Sebelumnya, Rahmad menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami dan mendata sejumlah aset miliki Partai Demokrat. Mereka menduga sejumlah aset partai tercatat atas nama pribadi.

Menurutnya, langkah ini ditempuh karena pihaknya mendapatkan informasi bahwa sejumlah aset Partai Demokrat tercatat atas nama pribadi, seperti Kantor DPP Partai Demorkat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

“Di antara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta,” kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (21/3).

Berdasarkan informasi yang kami terima, lanjutnya Kantor DPP Partai Demokrat tersebut dibeli saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan harga sekitar Rp100 miliar.

Namun, menurut Rahmad, sertifikat jual beli Kantor DPP Partai Demokrat itu tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, melainkan atas nama perorangan atau pribadi. Dia berkata, informasi ini merupakan hal yang tidak baik bagi Partai Demokrat jika benar.

(cnn)

Pos terkait