JurnalPatroliNews-Jakarta – Pemprov DKI bakal kembali menerapkan sistem ganjil-genap esok hari. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Desi Kristiana Sari mengkhawatirkan terjadinya kerumunan di moda transportasi umum dari TransJakarta sampai MRT.
“Saya lebih khawatir kerumunan di kereta, MRT, TransJakarta, halte. Yang saya takutkan justru di situ nanti ngumpulnya mereka. Apakah nanti Pemprov ada yang jaga untuk kerumunan itu atau tidak,” kata Desi ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020).
Desi menyebut kebijakan ganjil-genap pasti tidak lepas dari protes masyarakat. Namun, dia mengatakan masyarakat akan cepat beradaptasi dengan kebijakan ini.
“Kalau yang protes ada ya, tapi setahu saya ini nggak lama juga ya kalau saya bilang, kan ini baru berapa bulan meniadakannya. Jadi saya rasa masyarakat cepat beradaptasi sih,” ujar Desi.
“Cuma yang saya takutkan itu tadi akhirnya transportasi umum jadi ramai dan adanya kerumunan,” tambahnya.
PKS Minta Evaluasi Usai 1 Pekan
Fraksi PKS DPRD DKI meminta ada evaluasi kebijakan ganjil-genap pada seminggu pertama. PKS menyebut ganjil-genap bisa dicabut apabila terjadi peningkatan jumlah pengguna kendaraan umum.
“Pekan ini kita lihat kalau sepekan kendaraan umum yang meningkat penggunaannya berarti pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum dan memperbesar risiko penularan COVID. Saya kira itu bisa dicabut aturan itu di pertengahan satu minggu dievaluasi,” kata Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020).
Aziz menyebut perlu ada kontrol selama penerapan ganjil-genap. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah target pelaksanaan ganjil-genap berjalan atau tidak.
“Harus ada fungsi kontrol yang baik juga. Kita mesti lihat dalam dua pekan ke depan. Dampaknya tercapai atau nggak target itu,” ujar Aziz.
“Seandainya kejadiannya malah sebaliknya, orang tidak WFH tapi malah kendaraan umum semakin padat saya kira kebijakan itu perlu ditinjau kembali sebelum masa berlakunya habis,” tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta ingin perusahaan dan karyawan menyesuaikan jadwal ke kantor dengan pelat nomor mobilnya. Karyawan yang tidak bisa ke kantor karena pelat mobilnya kena pembatasan ganjil genap diharapkan kerja dari rumah.
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan ganjil genap adalah bentuk emergency brake atau rem darurat saat PSBB Transisi. Pemprov DKI berharap penerapan ini bisa mengurangi pergerakan warga ke pusat Jakarta.
“Saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrumen untuk upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang,” kata Syafrin, Minggu (2/8/2020). (dtk)
Komentar