Di Depan Komisi XI DPR RI, Calon DK OJK Ini Ngebet: Ingin Bereskan Banyak PR di OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Net

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di depan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam kesempatan tersebut, Hariyadi memaparkan alasannya ingin menjadi DK OJK.

“Saya tertarik di bidang ini karena banyak pending issues serta kasus-kasus di OJK khususnya sektor jasa keuangan,” kata Hariyadi di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Bacaan Lainnya

Secara rinci dia menjelaskan kalau masih banyak kasus di OJK khususnya jasa keuangan baik bank maupun non bank masih kurang adil dalam menangani persoalan dan sering kali jadi tersandera tanpa penyelesaian yang tegas. Belum lagi, menurutnya masih banyak korban penipuan investasi dari kelas menengah bawah yang jadi korban investasi bodong dan ketidakjelasan lain karena rule of game-nya.

Saat ini sedang dia tengah mempelajari karena pindah pembidangan dari Pasar Modal ke Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

“Misi saya tentunya ingin menjadi EPK kontributor utama untuk memberikan literasi dan edukasi yang efektif, transparan, kepentingan para pihak yang berimbang dan akuntabel kepada konsumen atau investor di jasa keuangan,” jelas dia.

Hariyadi mengatakan jika tata kelola baik maka pada akhirnya jasa keuangan akan menjadi pilihan investasi sekaligus pembiayaan bagi lender/borrower domestik mauun asing yang kredibel serta mendukung Indonesia maju. Dia menyebutkan kalau program literasi dan edukasi serta perlindungan konsumen harus digalakan dengan dua pendekatan.

“Pendekatan pertama sifatnya ex ante (pencegahan) dan ex post (penuntasan) apalagi di era digital seperti saat ini,” tegas dia.

Oleh karena itu, Hariyadi menyarankan kebijakan OJK harus dibenahi dengan kebijakan yang terintegrasi antar kompartemen dan tidak lagi mendahulukan silo-silo serta faktor eksternal yang juga harus diantisipasi dengan pendekatan holistik.

“Kita akan buat roadmap dan s yang sifatnya jangka pendek, menengah, dan panjang dengan melibatkan stakeholder terkait dengan menerapkan KPI dan termonitor oleh publik,” pungkas Hariyadi.

Sementara itu, calon anggota dewan komisioner bidang edukasi perlindungan konsumen lainnya yakni Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya mendorong literasi keuangan agar lebih besar. Diaman ia menargetkan secara nasional literasi keuangan bisa naik 3% hingga 4% setaip tahunnya menjadi 62% sampai 70%.

Pos terkait