JurnalPatroliNews-Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan sudah seharusnya negara hadir di Perairan Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Kehadiran itu bisa diwakili aparat pemerintah maupun nelayan sebagai simbol negara.
Aan mengatakan Indonesia seharusnya tak hanya mengklaim memiliki wilayah perairan Natuna atau Laut China Selatan. Menurutnya, klaim itu akan sia-sia jika tak dibarengi aksi nyata berupa kehadiran simbol negara di wilayah tersebut.
Selama ini wilayah Laut China Selatan atau di Perairan Natuna menjadi arena perebutan kedaulatan antarnegara.
“Kita harus hadir di sana. Jadi simbol-simbol negara harus hadir di sana. Simbol-simbol negara ini apa? Baik itu aparat maupun di sini nelayan-nelayan kita,” kata Aan saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan GMNI, Jumat (26/6) malam.
Aan mengklaim selama ini simbol negara dari unsur pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan Bakamla kerap hadir di wilayah sengketa itu. Namun menurutnya jika dibandingakan dengan negara lain, kehadiaran simbol negara Indonesia masih terbilang minim.
“Contoh saja dengan Vietnam kita sudah kalah dua langkah di sini dengan Vietnam. Vietnam bisa hadir terus menerus di sana dengan kehadiran coast guard-nya maupun kapal-kapal pemerintahnya serta kapal-kapal nelayan,” kata dia.
Sementara, kata Aan, nelayan Indonesia justru sangat minim kehadiarannya di Natuna. Dia menjelaskan pemerintah pernah memfasilitasi dan memberangkatkan nelayan dari Pantura yang memiliki bobot kapal hingga 150 gross tone (GT). Namun tak sampai satu bulan para nelayan ini meminta segera dipulangkan.
Padahal Aan berharap nelayan bisa mengeksplorasi kekayaan alam ketika berada di perairan Natuna.
“Tapi kenyataanya belum sebulan dia minta kembali,” kata dia.
Menurutnya, persoalan ini harus segera dibicarakan bersama agar tak ada lagi klaim wilayah dari negara lain, sementara Indonesia tak hadir di wilayah itu.
Dia mengatakan para nelayan juga mesti dibekali jiwa nasionalisme agar tak hanya berpikir pada keuntungan ekonomi, tetapi ikut menjaga kedaulatan wilayah negaranya.
“Nelayan kita masih berpikir ke profit di sini. Nah, ini harapan kita nelayan-nelayan di tempat tertentu atau di daerah overlaping ini harusnya juga dibekali oleh rasa nasionalis. Harus hadir sebagai simbol-simbol negara juga,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD sempat menyatakan pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan dari Jawa menuju perairan Natuna Utara. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan Natuna sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun kelompok nelayan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menolak rencana kedatangan ratusan nelayan Pantura melaut di Perairan Natuna Utara.
Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri mengungkapkan alasan penolakan salah satunya penggunaan alat tangkap cantrang yang digunakan oleh nelayan Pantura.
“Alat tangkap cantrang dapat merusak ikan dan biota laut lainnya, sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri,” kata Hendri seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/1).
Komentar