Jurnalpatrolinews – Jakarta : Masalah integrasi Papua dalam NKRI sudah menjadi pembicaraan yang ramai sejak dahulu kala. Hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menegaskan bahwa pihaknya menolak berbagai bentuk kampanye pelaksanaan referendum.
Hal itu disampaikan oleh Dian T. Djani yang merupakan Duta Besar dan wakil tetap RI untuk PBB mengatakan pasca forum dan pertemuan dengan pimpinan PBB bahwa setiap perwakilan tetap menegaskan Papua sebagai bagian dari NKRI.
Bahkan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pun membenarkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan.
“Apa yang menjadi pertimbangan serius dewan PBB tentang Papua adalah outcome yang baik atas berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kami menyadari bahwa pemerintah Indonesia dengan serius membangun Papua,” ungkapnya.
Tidak jauh dari berbagai permasalahan Papua yang terus riuh adalah tentang eksistensi kelompok separatis. Guterres pun tidak menyangkal bahwa permasalahan di Papua juga diperparah dengan kehadiran kelompok tersebut.
“Kejadian di Papua memang diperparah dengan banyaknya berita hoaks yang sengaja disebarkan oleh kelompok sparatis,”
Dilain sisi kelompok separatis yang selalu mengklaim Papua akan menjadi negara yang besar karena melimpahnya sumber daya alam (SDA). Kelompok tersebut selalu berkoar atas pemanfaatan SDA yang akan memberi pengaruh yang signifikan dalam perkembangan di wilayahnya.
Namun banyak pihak menilai bahwa pola pikir tentang pemanfaatan SDA di Papua hanya akan menjadi isap jempol belaka. Sebab atas berbagai kepentingan kelompok-kelompok separatis tersebut masih disinyalir akan mengambil alih untuk kepentingan pribadinya.
Hal itu dikuatkan sebab Papua tidak bisa bercermin seperti Tmor Leste yang sebelumnya telah menjadi negara berdaulat sejak 2002. Faktor sumber daya manusia juga akan berbanding lurus dengan tahapan pertumbuhan sebuah negara. Fakta yang terjadi saat ini adalah blok migas Timor Leste malah dieksploitasi oleh Australia. Timor Leste merasa dibohongi dengan perjanjian-perjanjian tentang keuntungan tambang minyak satu-satunya yang dimiliki negara tersebut.
Sebab maraknya pergerakan prokemerdekaan Papua pun dinilai sebagai sebuah ancaman yang cukup serius, oleh sebab itu Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak akan mentolerir setiap personal ataupun kelompok yang ingin mendorong perpecahan dan kemerdekaan bagi Papua.
Apa yang diungkapkan oleh Mahendra pun senada dengan harapan mayortitas negara-negara PBB yang masih memandang agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. (Ind Paper)
Komentar