Jurnalpatrolinews – Jakarta : Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan keterlibatan pemerintah dalam kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dia menilai kondisi keuangan dua BUMN itu, diperparah oleh perilaku pemerintah yang semakin tidak taat azas anggaran.
Salah satu penyebab buruknya kinerja keuangan dua perseroan itu, karena bengkaknya utang pemerintah di Pertamina dan PLN melalui kebijakan dana kompensasi.
“Jadi suka-suka pemerintah. kalau Pertamina dan PLN harganya tidak boleh naik, tapi ongkosnya naik, maka pemerintah mengatakan nanti dibayarkan tenang saja. Nah tenang saja itu sampai setahun,” kata Faisal dalam diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020.
Akibatnya, kata dia, tunggakan pemerintah kepada Pertamina dan PLN menjadi menumpuk.
Adapun pada Semester I 2020, Pertamina tercatat mengalami kerugian Rp 11,13 triliun. Sementara itu, PT PLN, pendapatannya turun hingga 96,28 persen pada Semester I 2020.
Padahal Faisal menilai dua perusahaan itu bagus, salah satunya karena komitmen direksinya bagus. Namun dia menyayangkan direksi tidak berani mengadu ke DPR mengenai kondisi perusahaan sebenarnya.
Menurutnya, jika piutang pemerintah itu sudah masuk ke kas Pertamina, maka Pertamina tidak rugi.
“Kan utang pemerintah kira-kira Rp 45 triliun, ruginya Rp 11 triliun,” ujarnya.
Kedua perusahaan itu, kata dia, juga terus dibebankan dengan kebijakan penugasan, seperti diharuskan membangun rumah sakit untuk menampung pasien Covis-19.
Ditambah, kata dia, dukungan dana kompensasi sebesar Rp 95 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum juga dikucurkan pemerintah kepada para BUMN tersebut hingga saat ini.
“Sampai sekarang belum dibayar pemerintah dan PLN saya rasa sudah buka di DPR kalau sampai September tidak dibayar kolaps dia, tidak bisa bayar kewajiban-kewajibannya,” ujar Faisal.
Kendati begitu, Faisal mengatakan Covid-19 membuat berbagai perusahaan energi di seliruh dunia mengalami kerugian. Hal itu, terjadi, karena produksi minyak dan gas tidak bisa disesuaikan dengan turunnya konsumsi selama pandemi. (lk/*)
Komentar