Ditengah Derasnya Informasi Saat Pandemi Covid-19, M Nuh Harap : Pers Jadi Penengah

  • Whatsapp
Ketua Dewan Pers M Nuh (Foto: Esti Widiyana)

JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh berharap pers bisa menyuguhkan berita secara tepat di tengah derasnya informasi saat pandemi COVID-19. Pers diharapkan dapat menjadi penengah agar publik bisa menilai informasi yang baik dan buruk.

“Oleh karena itu, peristiwa saat ini mana yang benar dan mana yang salah, tapi pers saat ini menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Yang kita harapkan media bisa menjadi penengah saat situasi infodemic ini agar publik bisa menilai mana yang baik dan yang buruk,” kata Nuh dalam webinar Diskusi Catatan Akhir Tahun bertajuk ‘Pandemi COVID-19 dan Kebebasan Pers’, Jumat (11/12/2020).

Bacaan Lainnya

Nuh mengatakan kebebasan pers bukan suatu yang diberikan secara tiba-tiba. Tetapi, kata Nuh, kebebasan pers harus diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan agar memiliki makna bagi tujuan bangsa.

“Kemerdekaan pers tidak bisa dilakukan sendirian, harus dilakukan bersama dengan pemangku pemerintahan,” ujar Nuh.

Nuh lantas berbicara tentang pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan selesai. Apalagi, kata Nuh, kasus COVID-19 akhir-akhir ini meningkat tajam.

“Kita harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri agar patuh terhadap protokol kesehatan. Tentu kita sama-sama tahu, jika COVID ini tidak selesai, media juga akan terdampak,” kata Nuh.

Mantan Mendikbud itu mengajak semua pihak menumbuhkan optimisme dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia tidak ingin bangsa Indonesia terpuruk.

“Ini adalah tugas bangsa agar cepat-cepat recovery. Kalau tidak, kita akan terpuruk terus. Kita tidak boleh mengembangkan narasi tunggal, kita harus membuka kekuatan kita dalam secara bersamaan. Salah satu ciri khas peradaban unggul adalah meletakkan nila sosial kemanusiaan di nomor paling pertama. Salah satu tujuan negara adalah melindungi negara, manusia lagi yang harus dilindungi,” ujar dia.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengatakan kebebasan pers dalam konteks global semakin mendapatkan serangan. Dia mengungkapkan jumlah jurnalis yang meninggal dunia dalam beberapa tahun terakhir.

“Jika berbicara mengenai kebebasan pers secara global, isu ini semakin mendapatkan serangan. Berdasarkan catatan UNESCO, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 900 jurnalis telah tewas dan sembilan dari sepuluh pembunuhan terhadap jurnalis, pelakunya tidak dihukum. Ini adalah statistik yang mengerikan,” ujar Owen.

Owen mengatakan saat ini banyak negara yang menggunakan peraturan lebih ketat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

“Kebebasan pers bukan saja sekadar komponen esensial dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Ini adalah dasar untuk kemakmuran ekonomi, dan pembangunan sosial. Ketika kita bisa berdebat gagasan, tanpa takut akan adanya ancaman, kita bisa melihat kreativitas dan keaslian dari seluruh masyarakat,” lanjutnya.

Owen mengatakan pandemi COVID-19 ini telah memperburuk ancaman terhadap media. Dia menyebut kondisi ini sudah mengkhawatirkan.

“Kita harus menentang semua upaya, oleh negara mana pun, untuk menggunakan pandemi ini sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers, membungkam perdebatan, menyalahgunakan tugas jurnalis, atau menyebarkan informasi yang salah,” tutur Owen.

Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Menkominfo, Henry Subiakto, mengatakan pemerintah pada dasarnya setuju mengenai kebebasan pers. Dia juga menegaskan tak ada kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan pers.

“Persoalannya pada saat pandemi penggunaan medsos meningkat secara signifikan, bahkan ada penggunaan Zoom meningkat 400 persen. Masyarakat Indonesia sangat menyukai medsos, tapi di sana banyak sekali info-info yang belum tentu benar. Banyak kasus yang masyarakat tidak percaya dengan dokter, dan pemerintah. Ini dinamakan infodemic,” tutur dia.

Henry mengatakan dunia saat ini bukan hanya menghadapi pandemi tapi juga infodemic. Banyak masyarakat, kata Henry, yang masih percaya COVID-19 itu tidak ada.

“Saat ini hoax tentang vaksin sudah banyak, vaksin dinilai haram, padahal saat ini masih proses persetujuan MUI. Banyak hal beredar mengenai vaksin yang salah. Pers menjadi andalan meluruskan hoax. Pers saat ini sudah sejak lama menuju freedom of speech. Tantangannya saat ini adalah media sosial yang saat ini sering kali menyebarkan berita hoax. Media saat ini sedang survive sekaligus menjadi pencerah untuk publik saat pandemi. Saat ini banyak media yang mengikuti keinginan publik agar tetap banyak penggunanya,” imbuh dia.

(*/lk)

Pos terkait