Jurnalpatrolinews – Jakarta, Pemerintah akhirnya memastikan program pemindahan ibu kota baru ditunda karena virus corona. Hal tersebut disampaikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama komisi XI DPR, Selasa (8/9).
Seperti diketahui, rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bergulir sejak awal tahun lalu.
Pada Mei 2019, Presiden Joko Widodo tercatat melakukan beberapa kali lawatan ke Kalimantan untuk melihat kandidat lokasi pemindahan pusat pemerintahan.
Setelah tiga bulan dari lawatan pertama, tepatnya 26 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota.
Kebutuhan Dana
Untuk melancarkan megaproyek tersebut, pemerintah tercatat telah menganggarkan total Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian dalam APBN 2020. Namun, anggaran ini direlokasi untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Anggaran pemindahan ibu kota sendiri diprediksi akan menelan anggaran hingga ratusan triliun. Tentu tak semuanya berasal dari kantong APBN.
Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata merinci setidaknya ada dua skenario estimasi sumbangan dana dari swasta yang diharapkan pemerintah.
Pertama, bila kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96 persen dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta.
Kedua, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh ‘kocek’ sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.
Estimasi kebutuhan anggaran tersebut berasal dari perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp20 triliun sampai Rp32,7 triliun.
Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp182,2 triliun sampai Rp265,1 triliun.
Lalu, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sekitar Rp114,8 triliun sampai Rp160,2 triliun. Selanjutnya, anggaran pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun sampai Rp8 triliun.
Meski demikian, eks Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan proyeksi akhir anggaran pemindahan ibu kota berada di kisaran Rp486 triliun. Dari jumlah tersebut pemerintah hanya akan merogoh kocek APBN sebesar Rp93 triliun dan dianggarkan bertahap atau multiyears mulai 2020.
Sementara anggaran yang berasal dari investasi swasta murni diperkirakan mencapai Rp127,3 triliun dan sisanya sekitar Rp265,2 triliun berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Fase Pembangunan
Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan masterplan ibu kota baru rampung akhir 2020. Dalam fase penyusunan rencana induk tersebut, pemerintah menyiapkan desain kota, desain gedung, dasar aturan hingga penyediaan lahan.
Sementara itu, fase pembangunan infrastruktur dasar oleh Kementerian PUPR ditargetkan mulai berjalan dan rampung pada akhir 2024.
Di saat yang bersamaan, pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar rancangan undang-undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.
Bambang menegaskan kebijakan yang dilakukan berfokus hanya pada pemindahan pusat pemerintahan, sementara DKI Jakarta akan tetap didorong menjadi pusat bisnis dan keuangan berskala internasional. Pada 2024 ditargetkan seluruh ASN pemerintah pusat mulai pindah ke ibu kota baru.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan sendiri dan menentukan tata ruang yang akan rampung pada 2020.
Kedua, prasarana dasar seperti jalan dan air, termasuk pembangunan bendungan. “Kami sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan disiapkan untuk melayani ibu kota negara ini,” sebut Basuki.
Ketiga, membangun gedung pemerintahan sendiri dengan memenuhi kebutuhan struktural.
“Konstruksinya kira-kira memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana. Insya Allah dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kami tangani,” papar Basuki saat itu.
Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota Baru
Sebagai bukti keseriusan atas proyek tersebut pemerintah juga berencana membentuk tim finalisasi pemindahan ibu kota negara. Pembentukan tim ini nantinya yang mengkoordinir dan menyelesaikan beberapa kendala guna mempercepat proses pemindahan ibu kota, sesuai target Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tim ini akan diketuai Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dengan demikian, seluruh data dan laporan terkait progres pemindahan ibu kota akan dipusatkan kepada ketua tim.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sendiri telah melibatkan tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pemindahan ibu kota antara lain Presiden Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Nantinya, ketiga sosok itu akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Ibu Kota yang juga bakal dibentuk pemerintah. Namun, kini untuk sementara program tersebut dihentikan. (lk/*)
Komentar