JurnalPatroliNews-Sampit,– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi mengakui kasus penyerobotan lahan milik masyarakat oleh oknum perusahaan perkebunan terus terjadi. Kondisi itu dikhawatirkan terus menyulut konflik antara investasi dan masyarakat lokal. Yang mana pada akhirnya berakibat kepada gesekan di lapangan.
“Ada juga di daerah pedalaman Kotim, pengerusakan tanaman karet, rotan dan buah-buahan. Diduga itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan telah menimbulkan kerugian materil dan moril,” katanya, Senin, 6 Juli 2020.
Padahal pemilik lahan telah menguasai tanah secara turun-temurun. Akibat penyerobotan itu warga ini harus kehilangan sumber mata pencarian seperti berladang berkebun dan lain-lainya.
“Ini contoh kecil saja lahan jadi areal penyerobotan dari perusahaan perkebunan. Saat ini terus saja terjadi di daerah itu sehingga masyarakat lokal mulai tersingkir dari daerah mereka untuk bertahan hidup,” tukasnya.
Abadi sangat menyayangkan ulah investor demikian. Disinyalir itu terjadi karena investor yang tidak paham dengan kultur dan tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.
Seharusnya kata dia dalam berinvestasi itu PBS mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8, Pasal 19.
Menurutnya seharusnya pihak perusahan melaksanakan kewajiban seperti yng tertuang pada pasal 19 hurup f memberdayakan masyarakat dan koperasi. Jangan malahan sebaliknya justru menghantam tanah tanah masyarakat.
“Saya berharap kepada pemerintah kabupaten agar menindak tegas berupa sanksi pencabutan izin usaha perkebunan kepada perusahaan perkebunan seperti dan mengecek berkaitan kewajibn plasma aturannya sangat jelas sanksinya didalam Pasal 21 Permentan Nomor 357/kpts/hk.350/5/tahun 2002 Pasal 21,” tegasnya.
Dia mendorong agar pemerintah berani dan tegas. Bahkan hendaknya lebih pro kepada kepentingan masyarakat daripada oknum investor yang selalu membuat keributan di masyarakat. (lk/*)
Komentar