Jurnalpatrolinews – Jakarta : Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Abraham Lunggana atau yang biasa juga dikenal dengan nama Haji Lulung meminta Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau yang biasa disapa Risma tidak mengusik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam bekerja.
Haji Lulung meminta Risma tidak melakukan kegiatan yang memunculkan kesan pencitraan yang sudah tidak disukai publik saat ini.
Menurutnya, Risma sebaiknya menyerahkan masalah penanganan tunawisma di DKI Jakarta ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.
“Risma nanti malah tidak konsentrasi pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas ngeliat yang begitu itu,” kata Lulung dalam keterangannya, Jumat (08/01/2021).
“Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain itu, sudahlah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI,” imbuhnya.
Haji Lulung menilai, langkah Risma melakukan blusukan atau turun langsung ke lapangan kemudian menemui tunawisma tidak memiliki urgensi di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.
Bahkan, menurutnya, Satpol PP lebih mampu mencari tunawisma dibandingkan Risma.
“Kalau sekadar nyari tunawisma jangan Bu Risma, Satpol PP lebih jago. Data orang miskin kan semuanya tercatat di Dinas Sosial Pemda, mereka jangan dicari, tapi diberesin dengan sebuah kebijakan yang berpihak pada perbaikan kehidupan sosial mereka,” kata Haji Lulung.
Oleh sebab itu Haki Lulung menyarankan Risma lebih memprioritaskan pekerjaan rumah utama Kemensos yakni mencegah potensi lahirnya tunawisma-tunawisma baru di seluruh wilayah Indonesia akibat kena imbas pandemi COVID-19.
Risma, kata Haji Lulung, harus membuat strategi atau kebijakan baru untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk satu atau dua orang tunawisma saja.
Lulung berkata, langkah itu bisa diawali Risma dengan mengevaluasi kinerja jajaran internal pejabat Kemensos yang sebelumnya tersangkut korupsi bantuan sosial (bansos) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Risma kan ada sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), dan staf di Kemensos, tolong utamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19,” ucap Haji Lulung.
Haji Lulung berpendapat, hal terpenting yang harus dilakukan Risma adalah memperbarui data warga penerima bansos tunai sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran, tanpa ada pemotongan.
Aksi blusukan Risma, lanjut dia, akan semakin membuat publik berspekulasi dan menganggapnya sebagai manuver politik untuk menyerang pihak tertentu bila penyaluran bansos tunai nanti tidak berjalan dengan baik.
“Ketimbang sibuk blusukan, Risma sebaiknya memprioritaskan bansos tunai dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak,” kata dia.
“Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos pemerintah,” tambah Lulung.
Aksi blusukan Risma menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa menyebut blusukannya merupakan pencitraan. Risma juga didesak untuk segera menyelesaikan sengkarut data penerima bansos yang menjadi masalah urgen, ketimbang blusukan di Jakarta.
Merespons, Risma mengatakan aksinya selama dua pekan terakhir sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sebuah kegiatan blusukan.
Risma mengatakan dirinya hanya kebetulan lewat dan melihat ada gelandangan (tunawisma) atau pemulung dalam perjalanan.
“Saya sampaikan, sebetulnya saya tidak blusukan. Saya kebetulan lewat dan ketemu, jadi ya itu yang terjadi,” kata Risma saat ditemui di Balai Rehabilitasi Sosial eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (08/01/2021).
Risma juga merespons dugaan beberapa kalangan yang menyebut aksi blusukannya merupakan sebuah rekayasa dengan tujuan pencitraan. Mantan Wali Kota Surabaya itu dengan tegas menepis semua tuduhan itu. Dia menyatakan hanya menolong orang yang membutuhkan.
“Bagaimana mau menyetting itu, saya hanya punya kewajiban dan mempunyai rezeki lebih dari orang lain. Dan, saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain,” ujar Risma. (bizlaw)
Komentar