Harus Dijelaskan Rinci, Menkes Minta Tambahan Anggaran Rp 134 T

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi tenaga kesehatan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi dengan menargetkan sebanyak 6.000 orang tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. ANTARA/HO/Setpres-Kris

JurnalPatroliNews, Jakarta – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani Heryawan berharap Kementerian Kesehatan dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan. Apalagi Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta tambahan anggaran pandemi sebesar Rp 134,4 triliun yang mereka ajukan.

“Angka Rp 134 triliun itu harus mampu menjawab tantangan pembangunan ketahanan kesehatan, baik penanganan pandemi maupun non-pandemi,” kata netty saat dihubungi rekan media, Kamis ( 11/2)

Bacaan Lainnya

Netty mengatakan jumlah 134 T itu bukan sekadar angka, namun harus dapat dijelaskan secara rinci oleh Menkes dan jajarannya. Ia mencontohkan prediksi kasus positif tahun 2021 sebesar 1,7 juta yang dibuat Kemenkes, seharusnya bukan diperoleh berdasarkan asumsi saja. Harus ada formula yang merujuk pada deret ukur pertambahan kasus yang eksponensial.

“Konsekuensinya, kebutuhan penanganan kasus positif baik di rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi mandiri dihitung secara rasional. Setiap mata anggaran jelas perencanaan, indikator pencapaiannya, dan dampak yang diharapkan,” kata Netty.

Dalam rapat dengan Komisi IX, Netty mengatakan Kemenkes baru mengatakan tambahan anggaran itu digunakan untuk diagnostik, terapeutik, vaksin, dan penelitian.

Diagnostik meliputi tes dan tracing. Sedangkan vaksin meliputi pengadaan, pelaksanaan, distribusi, dan sistem informasi. Terapeutik meliputi pembayaran klaim, insentif, sarana dan prasarana, isolasi, dan obat-obatan protokol penanganan pandemi Covid-19. Untuk penelitian, ditujukan untuk laboratorium Covid-19 yang terdiri dari riset vaksin, uji klinis, dan penambahan tenaga laboratorium.

Netty mengatakan belajar dari pandemi ini, DPR ingin Pemerintah memiliki roadmap atau peta jalan pembangunan kesehatan yang jelas dan terukur. Pandemi memperlihatkan bahwa sistem dan kapasitas kesehatan Indonesia di titik hilir kewalahan.

“Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun Health Security Preparedness; Kesiapsiagaan Ketahanan Kesehatan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif,” kata dia.

Dari anggaran Kemenkes tahun 2021, Netty melihat sebenarnya tidak ada yang baru dan fundamental kecuali belanja kaget penanganan pandemi. Anggaran di Kementerian yang dipimpin Menkes Budi Gunadi ini menjadi besar, kata dia, karena ada pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, cakupan testing, tracing, dan treatment, serta insentif bagi tenaga kesehatan.

(*/lk)

Pos terkait