JurnalPatroliNews – Jakarta, Data perbandingan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih besar dibanding utang pemerintah Malaysia yang disampaikan politisi PDIP, Adian Napitupulu diragukan Kementerian Keuangan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo merasa perlu meluruskan tudingan Adian tersebut.
“Tentu saja (kritik) itu hal biasa, dan meluruskan beberapa opininya pun hal yang lumrah. Beberapa hal perlu diklarifikasi karena tidak sesuai dengan isi regulasi dan intensi kebijakan terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mari kita tilik satu per satu,” ujar Prastowo lewat keterangan tertulisnya, Senin (22/6).
Anak buah Sri Mulyani itu menyinggung pernyataan Adian yang mempersoalkan jumlah utang BUMN yang disebut Rp 5.600 triliun, sementara total ULN Malaysia di kisaran Rp 3.500 triliun.
“Benar dan tepatkah perbandingan ini? Jika yang dimaksud adalah total utang BUMN, berdasarkan laporan tahun 2019, total utang BUMN adalah Rp 6.070 T termasuk di dalamnya dana pihak ketiga sebagai liabilitas bank BUMN sebesar Rp 2.842 T. Sehingga utang usaha BUMN 2019 sebesar Rp 3.228 T. Dengan demikian jelas ULN Malaysia lebih tinggi dibandingkan utang usaha BUMN,” paparnya.
Dia mengatakan, Adian kurang tepat membandingkan nominal utang antara Indonesia dan Malaysia lantaran memiliki ukuran ekonomi yang berbeda. Apalagi utang sebuah negara dengan BUMN.
Pada tahun 2018 (World Economic Outlook-IMF 2018), jelasnya, rasio utang pemerintah Malaysia adalah 56,3% atau peringkat 80, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat 158 dunia dengan rasio 29,3% dari 184 negara.
Lebih lanjut, untuk posisi Utang Luar Negeri (ULN) kedua negara, di tahun 2019, ULN Malaysia sebesar 227,1 miliar dolar AS atau setara dengan 62,6% PDB Malaysia (Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia). Sedangkan ULN Indonesia 404,5 miliar dolar AS atau setara dengan 36,1% terhadap PDB Indonesia (SULNI-Bank Indonesia).
“Baiklah, rasanya itu cuma bumbu karena Bung Adian tak hendak mengatakan itu. Bumbu perbandingan pun diracik sedemikian kontras supaya lebih sedap. Ide bagi-bagi duit ke pelaku UMKM, termasuk helicopter money, memang memukau. Kalkulus yang dilembari keberpihakan pada yang lemah biasanya tak membutuhkan penjelasan lanjutan. Justru disinilah jantung perkaranya,” bebernya.
“Membagi uang, taruhlah Rp 152 T ke pelaku UMKM tentu baik dan bermanfaat. Namun tanpa didasari pertimbangan matang, khususnya mengukur kemampuan diri, menghitung luasan dan kedalaman dampak pandemik, daya tahan menghadapi guncangan, tata kelola yang baik. Boleh jadi kita justru menggali lubang baru,” tandasnya. (/lk/*)
Komentar